Pemerintah Tak akan Intervensi Harga Jual Beli Listrik Panas Bumi PLN-PGE

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 08 May 2018 17:36 WIB
listrikpanas bumipln
Pemerintah Tak akan Intervensi Harga Jual Beli Listrik Panas Bumi PLN-PGE
Ilustrasi panas bumi -- Foto: ANTARA/ Anis Efizudin

Jakarta: Pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam penentuan harga jual beli listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).

Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ida Nuryatin Finahari mengatakan kesepakatan harga jual beli listrik dilakukan secara business to business antara PLN dengan pengembang listrik panas bumi.

"Urusan harga pengembangan komunikasi langsung ke PLN, jadi negosiasi sendiri," kata Ida saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.

Seperti diketahui, terdapat beberapa kasus antara PLN dan pengembang yang hingga saat ini belum juga mencapai kesepakatan harga.

PLN dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) belum mencapai kesepakatan harga listrik yang dihasilkan dari PLTP Karaha Unit I di Tasikmalaya. Padahal, PLTP Karaha Unit I sudah beroperasi komersil pada 6 April 2018 lalu. PLTP Karaha Unit I berkapasitas 30 Megawatt.

Dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL), harga listrik dari PLTP Karaha Unit I sebesar USD8,6 sen per kWh. Namun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harga yang sesuai dengan keekonomian adalah USD11,4 sen per KWh. Lalu, PLTP Lumut Balai di Sumatera Selatan. Dalam Head of Agreement (HoA) harga listrik yang disepakati sebesar USD11,6 sen per kWh. Tetapi PLN menilai harga tersebut masih terlalu tinggi.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan fasilitas bagi kedua perusahaan untuk melakukan komunikasi lebih lanjut. Setelah itu, keduanya akan membahas secara business to business.

"Biasanya kita sampai fasilitasi seperti apa kesepakatannya tapi akan diputuskan sendiri PLN dan PGE. Jadi secara b to b saja," pungkas dia.


 


(Des)