Terganjal Amdal, 4.000 MW Pembangkit PLN Gagal Beroperasi Tepat Waktu

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 12 Oct 2017 10:13 WIB
plnproyek 35.000 mw
Terganjal Amdal, 4.000 MW Pembangkit PLN Gagal Beroperasi Tepat Waktu
Dirut PLN Sofyan Basyir. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT PLN (Persero) mencatat 4.000 megawatt (mw) pembangkit gagal beroperasi tepat waktu lantaran terkendala masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan sosial.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan ada beberapa pembangkit besar di Pulau Jawa yang sudah melakukan penandatanganan kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dan menyelesaikan financial closing, tetapi belum juga memulai konstruksi karena terkendala Amdal dan digugat LSM. Sehingga waktu operasi yang dijadwalkan meleset dari rencana.

"Pembangkit besar yang sudah hampir dua tahun kontrak belum selesai karena Amdal. Belum lagi sudah financial closing tapi dikirimkan surat ke LSM. Seperti di Cirebon sudah dua tahun dari PPA belum bisa karena Amdal. Memang ada berapa besar yang nampaknya mundur. Mungkin 4.000 mw," kata Sofyan dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI Rabu malam, seperti diberitakan Kamis 12 Oktober 2017.

Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Nicke Widyawati menambahkan, beberapa pembangkit yang mengalami kendala itu adalah PLTU Cirebon Expansion, PLTU Tanjung Jati B, dan PLTU Indramayu.

"Cirebon Expansion, itu ada masalah amdalnya lalu Tanjung Jati juga sama lalu Indramayu," sebut Nicke.

Ia mengakui, dalam membangun pembangkit memang banyak masalah yang dihadapi. Tak hanya lingkungan, tapi masalah sosial dan masyarakat. Apalagi, untuk pembangkit dengan bahan bakar batu bara seperti ini.

"Tapi ke masyarakat. LSM kan batu bara. Batu bara itu kan sensitif ya lingkungan padahal kita sudah skala besar bahkan yang kecil juga kita gunakan super critical jadi karbon emisinya jauh lebih rendah," ungkap dia.

Baca: PLN Teken PPA 4.000 MW

Seperti diketahui, PLTU Cirebon unit II Expansion berkapasitas 1.000 mw pernah  bermasalah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan divonis batal izin lingkungan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 19 April lalu.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menerbitkan Izin Lingkungan yang baru pada 17 Juli kemarin. Ditargetkan PLTU Cirebon Unit II Expansion akan operasi pada 2021.

Kemudian, PLTU Tanjung Jati B terdiri dari dua unit yakni unit 5 dan unit 6. PLTU Tanjung Jati B Unit 5 ditargetkan beroperasi pada Mei 2021. Sementara PLTU Jati B Unit 6. PLTU ini juga bermasalah karena perluasan area dan pembuangan limbah disinyalir bisa berdampak luas bagi masyarakat.

Lalu, Walhi dalam lamannya menyatakan rencana ekspansi pembangunan PLTU 2 Indramayu berkapasitas 2 x 1.000 mw yang menggusur lahan subur pertanian seluas 275,4 ha akan memenuhi ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Masyarakat menggugat karena potensi ancaman penurunan kualitas udara yang akan meningkatkan risiko kesehatan bagi mereka dan anak-anaknya serta masyarakat lain yang tinggal di sekitar lokasi. Selain itu, para penggugat merupakan tulang punggung keluarga yang kehilangan mata pencahariannya karena lahan garapan telah dijual oleh pemilik lahan untuk pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1.000 mw.

 


(AHL)