RI-Korsel Sinergi Pemeliharaan Pembangkit Batu Bara Bersih

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 10 Nov 2017 12:52 WIB
pembangkit listrikindonesia-korsel
RI-Korsel Sinergi Pemeliharaan Pembangkit Batu Bara Bersih
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Cirebon Power, dan Korea Midland Power (Komipo) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama pusat vokasi pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit batu bara bersih.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Presiden Direktur Cirebon Power Heru Dewanto, President & CEO Komipo Jang Seong-ik, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar N, yang disaksikan Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Nota kesepahaman vokasi ini juga merupakan bagian dari penandatanganan 14 MoU dengan Korea Selatan dalam agenda kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ke Indonesia. Kerja sama vokasi perusahaan swasta yang melibatkan pemerintah ini, bertujuan mewujudkan program pusat vokasi operasi dan pemeliharaan pembangkit batu bara bersih, serta mendukung pembangunan sistem pembangkit batu bara bersih di Indonesia.

Presiden Direktur Cirebon Power Heru Dewanto mengatakan, pihaknya berinisiatif menggagas Vocational Centre For Clean Coal Power Operation and Maintenance (O&M) yang pertama di Indonesia dengan menggandeng Komipo dan Kementerian Perindustrian.

"Tujuan pendirian vokasi O&M ini untuk mengantisipasi beroperasinya pembangkit listrik batu bara bersih dalam proyek 35 GW," ujar dia, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat 9 November 2017.

Heru berharap, lewat program vokasi ini bisa dicetak tenaga-tenaga terampil dan operator operator andal yang bisa menangkap peluang dari beroperasinya PLTU batu bara bersih. Pasalnya, pemerintah terus mendorong penggunaan teknologi clean coal power di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat.

Cirebon Power telah mengoperasikan pembangkit listrik dengan teknologi super critical sejak 2012 di Cirebon. Saat ini, lanjut dia, tengah dibangun pembangkit Cirebon Power Unit II, menerapkan teknologi yang lebih maju, yakni ultra-supercritical.

"Ke depan, Indonesia akan membangun 117 pembangkit baru. Di mana 59 persen di antaranya mengadopsi teknologi batu bara bersih, baik super critical maupun ultra-super critical. Sesuai data RUPTL hingga 2016, sebanyak 50 persen dari program pembangkit listrik 77,8 GW adalah berbasis batu bara," jelasnya.

Adapun untuk tahap awal, pusat vokasi O&M teknologi batu bara bersih ini akan merekrut sebanyak 100 peserta dari Cirebon dan sekitarnya melalui seleksi terbuka. Ke depannya, program vokasi ini bisa saja ditingkatkan menjadi politeknik. "Awal tahun depan, pusat vokasi ini mulai beroperasi," ungkap Heru.

Haris Munandar N menambahkan, dibukanya program vokasi ketenagalistrikan untuk operasi dan pemeliharaan PLTU batu bara bersih yang digagas oleh Cirebon Power tentunya berdampak positif khususnya bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya.

"Untuk pendanaannya ditanggung ketiga pihak sesuai dengan tanggung jawab dan perannya masing-masing," jelas Haris.

Dalam kerja sama ini, pihak Cirebon Power akan menyediakan sarana dan prasarana, operasional, serta peserta program vokasi. Kemudian, melaksanakan program praktik kerja industri dan pemagangan peserta, memfasilitasi proses sertifikasi, dan memfasilitasi penempatan lulusan program vokasi.

Sedangkan, Komipo akan bertanggung jawab dalam menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan, instruktur serta peralatan pelatihan. Komipo merupakan salah satu perusahaan listrik terbesar di Korea Selatan yang berhasil mengembangkan clean coal power plant. Sementara Kemenperin bertugas dan bertanggung jawab memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi antara lain asesor kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Indonesia Defisit Insinyur

Heru yang juga Wakil Ketua Umum PII (Persatuan Insinyur Indonesia) menuturkan, rasio insinyur Indonesia saat ini hanya 3.038 orang per sejuta penduduk. Di Korea Selatan, perbandingannya mencapai 25.310 insinyur per satu juta penduduk.

Indonesia kalah dari Myanmar 3.844 dan Vietnam 8.917 bahkan terpaut jauh dari Singapura yang mencapai 28.235 insinyur per satu juta penduduk. Atas dasar itu, peningkatan kapasitas lewat program vokasi akan sangat membantu dalam penyediaan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri.

"Tenaga kerja terampil siap pakai ini setidaknya bisa meminimalisasi defisit tenaga ahli profesional dan insinyur di proyek-proyek infrastruktur kelistrikan," pungkas Heru.


(AHL)