Pemerintah Tugaskan AKR-Pertamina Salurkan 3 Jenis BBM

Annisa ayu artanti    •    Senin, 08 Jan 2018 10:45 WIB
pertaminastok bbmharga bbmakr corpindo
Pemerintah Tugaskan AKR-Pertamina Salurkan 3 Jenis BBM
Suasana ketika BPH Migas memutuskan Pertamina dan AKR Corporindo sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyaluran jenis BBM tertentu dan penugasan (Foto: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memutuskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan penugasan.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan melalui penilaian dan evaluasi maka telah menunjuk AKR Corporindo untuk mendistribusikan solar ke seluruh Indonesia dan Pertamina untuk mendistribusikan premium penugasan (luar Jawa, Madura, Bali), solar bersubsidi, dan minyak tanah.

"Melalui sidang komite BPH Migas di 27 November ditetapkan AKR sebagai pelaksana penugasan BBM tertentu, dan lalu sidang 19 Desember menetapkan Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasan, penyediaan jenis BBM tertentu solar, minyak tanah, dan premium," kata Fanshurullah, di Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin 8 Januari 2018.

Keduanya ditetapkan sebagai badan usaha yang mendistribusikan BBM keperluan masyarakat mulai 2018 hingga 2022 atau selama lima tahun ke depan. Adapun kuota penugasan 2018 untuk AKR Corporindo, Fanshurullah, menyebutkan sebesar 250 ribu Kiloliter (kl) dengan penugasan di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara volume penugasan 2018 untuk Pertamina sebesar 15,37 juta kl untuk minyak solar, 610 ribu kl unyuk minyak tanah, dan 7,5 juta kl untuk premium penugasan di wilayah luar Jawa, Madura, dan Bali.

Fanshurullah menambahkan, penugasan badan usaha dengan jangka lima tahun ini merupakan pertama kalinya. Tujuan dilakukannya penugasan selama lima tahun adalah guna memberikan ruang kepastian kepada badan usaha dalam merencanakan pengembangan infrastruktur BBM.

"Untuk pertama kalinya ditetapkan dengan jangka waktu lima tahun. Ini permintaan Pak Menteri khusus yang pada setiap tahunnya akan ditetapkan SK BPH Migas tentang kuota volume penugasan baik untuk AKR maupun Pertamina," pungkas dia.


(ABD)