Beri Subsidi Rp520 Miliar untuk PLTMH, Pemerintah Akhiri Polemik dengan PLN

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 20 Sep 2016 17:59 WIB
pln
Beri Subsidi Rp520 Miliar untuk PLTMH, Pemerintah Akhiri Polemik dengan PLN
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan subsidi listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar Rp520 miliar pada tahun depan. Subsidi tersebut sekaligus mengakhiri polemik dengan PT PLN (Persero).

Direktur Aneka Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Maritje Hutapea mengungkapkan, subsidi listrik bagi PLTMH ini diberikan guna mengakhiri polemik keengganan PLN membeli listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2015. Pihaknya menghitung bakal ada 84 PLTMH yang membutuhkan subsidi senilai Rp520 miliar pada tahun depan.

"Setelah ada subsidi, tidak ada alasan bagi PLN untuk tidak mengimplementasikan Permen 19 tahun 2015," kata Maritje seperti dikutip dari laman Ditjen EBTKE, di Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Maritje menjelaskan, sesuai Permen 19 Tahun 2015, listrik PLTMH dipatok pada harga kisaran USD10,8 sen hingga USD13 sen per kilowatt hour (kWh) dari tahun pertama sampai kedelapan dan USD6,75 sen sampai USD8 sen pada tahun kesembilan hingga ke-20. Harga listrik itu masih dikalikan faktor F di mana semakin timur lokasi pembangkit, maka harga listrik akan semakin tinggi.

Namun, lanjut dia, Permen 19 Tahun 2015 ini tidak dijalankan oleh PLN lantaran dinilai di atas biaya pokok produksi (BPP) perseroan. PLN justru memakai patokan harga sendiri, yakni Rp1.100xF per kWh sampai tahun kedelapan dan Rp850xF per kWh untuk tahun kesembilan hingga ke-20.

"Waktu itu PLN mengatakan kalau pemerintah sediakan subsidi, PLN ambil (listrik PLTMH)," ujar dia.

Seharusnya, jelas dia, Permen 19 Tahun 2015 diimplementasikan mengingat harga listrik yang ditetapkan dinilai menarik oleh investor. Jika pemerintah bertahan pada harga lama, yakni Rp950 per kWh dikalikan F, maka tidak akan bisa mendorong investasi pembangunan PLTMH.

Sampai saat ini, Maritje menambahkan, belum banyak perjanjian jual beli (power purchase agreement/PPA) untuk PLTMH yang telah diteken. Terdapat sekitar enam proyek yang telah memiliki PPA namun dengan catatan akan dilakukan amendemen begitu pemerintah memberikan subsidi PLTMH.

"Sementara PPA yang diteken sesuai dengan Permen 19 Tahun 2015 hanya satu," tutur dia.

Kementerian ESDM sendiri sampai saat ini telah menetapkan 122 unit pengembang PLTMH. Namun, belum semuanya bakal mendapat subsidi tahun depan lantaran jadwal operasinya masih lama. Adapun dari 122 unit tersebut, pihaknya menetapkan 84 unit PLTMH yang bakal operasi pada tahun depan dan menerima subsidi.

Dia berharap, pasca adanya subsidi ini, PLN tidak akan berlama-lama meneken PPA PLTMH. Pasalnya, hanya beberapa pengembang memang mendapat lokasi mudah sehingga tidak harus mengucurkan biaya cukup besar.

"Kami diskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan subsidi. Kemudian diputuskan pemerintah subsidi Rp520 miliar," jelas dia.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA