Legislator Harap Pemerintah Tambah Subsidi Listrik

   •    Jumat, 13 Oct 2017 12:02 WIB
listrikpembangkit listrikplntarif listrik
Legislator Harap Pemerintah Tambah Subsidi Listrik
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ramson Siagian mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat menambah subsidi listrik. Hal itu karena dinilai banyak pelanggan listrik yang kemampuan ekonominya di tengah masyarakat masih lemah.

"Seharusnya pemerintah menambah anggaran subsidi, karena pelanggan listrik 900 VA yang ada di lapangan yakni sekitar 35 persen lebih dari 22 juta pelanggan adalah rakyat kecil," kata Ramson Siagian, seperti dikutip dari Antara, Jumat 13 Oktober 2017.

Menurutnya pihaknya sangat fokus terhadap kepentingan rakyat kecil sehingga anggaran guna mengatasi permasalahan listrik tersebut seharusnya juga bisa ditambah. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menekan subsidi untuk tarif listrik agar dialihkan dalam keperluan belanja lebih produktif.

"Arah subsidi energi dalam APBN harus turun. Untuk pembangunan yang lebih adil dan merata," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Tarif listrik bersubsidi hanya diberikan untuk golongan pelanggan tidak mampu. Pada Juli 2017 Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menambahkan pelanggan bersubsidi sebesar 2,44 juta pelanggan, sehingga jumlah pelanggan rumah tangga daya 900 VA dalam RAPBNP 2017 yang layak mendapatkan subsidi adalah sebesar 6,54 juta pelanggan.

Terhadap temuan 2,44 juta pelanggan tersebut, pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengembalikan tarif pelanggan rumah tangga tersebut menjadi tarif rumah tangga subsidi 900 VA mulai 1 Juli 2017, dan mengembalikan kelebihan bayar (restitusi) pelanggan tersebut mulai bulan Januari 2017.

Data pelanggan yang mendapatkan restitusi itu diperoleh dari pemadanan data pelanggan 450 VA, sehingga dari pemadanan tersebut ditemukan 2,44 juta pelanggan 900 VA. Selain dilakukan pemadaman, pemerintah juga telah membentuk tim posko pusat penanganan pengaduan yang bertempat di Ditjen Ketenagalistrikan.


(ABD)