Kepastian Pertagas-PGN

Jangka Waktu Lebih dari 60 Hari, Status PGN Masih Milik BUMN

Ade Hapsari Lestarini    •    Selasa, 10 Apr 2018 18:36 WIB
perusahaan gas negara (pgn)pertagasholding migas
Jangka Waktu Lebih dari 60 Hari, Status PGN Masih Milik BUMN
Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. (FOTO: ANTARA/Wahyu Putro)

Jakarta: Jangka waktu kepastian PT Pertamina Gas (Pertagas) terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sudah melebihi batas waktu 60 hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan pada 25 Januari 2018.

Namun demikian, sampai dengan terlewatinya jangka waktu 60 hari setelah RUPSLB PGN, akta pengalihan saham belum tersedia.

Demikian seperti mengutip Corporate Secretary PGN Rachmat Hutama dalam surat yang digelontorkan PGN perihal konfirmasi status perseroan pada 28 Maret 2018, seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.

Surat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen tersebut menindaklanjuti surat PGN Nomor 009900.S/OT.02.00/COS/2018 tanggal 20 Januari 2018 perihal Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB PGN 2018 yang diadakan pada 25 Januari 2018.

Baca: 25 Januari, PGN Gelar RUPSLB untuk Pembentukan Holding

Adapun merujuk pada keputusan mata acara 1 RUPSLB PGN mengenai perubahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (4) huruf c dan penambahan satu ayat di Pasal 5 Anggaran Dasar, perubahan tersebut akan berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina (peraturan pemerintah) dan Akta Pengalihan Saham antara pemerintah dan Pertamina (akta pengalihan saham), dalam jangka waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB PGN.

Kemudian pada 28 Februari 2018, telah diundangkan Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pertamina.

Oleh karena itu, perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam keputusan mata acara 1 RUPSLB PGN tidak efektif dan karenanya status PGN masih sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca: Kepastian Pertagas-PGN Tunggu Keputusan RUPSLB

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya membenarkan yang diutamakan saat ini adalah pembentukan holding migas yang diketuai oleh Pertamina. Dalam holding migas, PGN akan masuk dalam bagian Pertamina yang akan menjalankan bisnis gas.

Setelah PGN masuk menjadi bagian Pertamina, rencananya Pertagas akan dilebur dengan PGN. Peleburan ini diyakini membuat bisnis gas dalam negeri kuat dan tidak terjadi tumpang tindih infrastruktur seperti yang selama ini terjadi. Namun, karena PGN merupakan perusahaan publik maka penentuan Pertagas harus berdasarkan keputusan para pemegang saham di PGN.

Ia melanjutkan, sekarang ini pemerintah memiliki saham serie B di PGN yang jumlahnya 57 persen. Saham itu akan ditransfer ke Pertamina setelah RUPS Pertamina selesai. "Jadi PGN masuk dulu ke Pertamina, 57 persennya waktu RUPS luar biasanya itu sudah disetujui untuk bisa dimasukkan ke Pertamina ya" ucap Rini.

 


(AHL)