Badan Usaha Tidak Boleh Untung Besar Jual BBM Nonsubsidi

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 10 Apr 2018 20:24 WIB
Badan Usaha Tidak Boleh Untung Besar Jual BBM Nonsubsidi
Pertamina turunkan harga pertamax. ANT/Vitalis Yogi Trisna.

Jakarta: Pemerintah tidak membolehkan badan usaha pelat merah dan swasta meraup untung besar terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus atau nonsubsidi.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto sebagai bagian dari penjelasan mengapa pemerintah melakukan intervensi terhadap penentuan harga BBM nonsubsidi yang dijual badan usaha pelat merah, PT Pertamina (Persero) dan badan usaha swasta.

Djoko menyebutkan, meskipun harga minyak dunia terus meningkat harga BBM non-subsidi harus terjangkau oleh masyarakat. Jadi ketika badan usaha mau mengubah harga BBM nonsubsidi harus melalui persetujuan pemerintah.

"Jangan sampai dia naikkan harga mentang-mentang harga minyak dunia naik, naikin tiga kali lipat, enggak boleh. Pokoknya harga sampai terjangkau oleh masyarakat," kata Djoko di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.

Namun, meskipun pemerintah menjadi penentu badan usaha dalam mengubah harga BBM nonsubsidi, Djoko juga menjanjikan pemerintah akan tetap memperhatikan keuntungan badan usaha. Hanya saja, keuntungannya akan diatur supaya tidak terlalu besar dan membebankan masyarakat. "Badan usaha pasti untung tapi jangan besar-besar," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan alasan mengapa pada akhirnya pemerintah intervensi harga BBM nonsubsidi adalah supaya masyarakat tidak beralih ke premium.

"Latar belakangnya, sekarang harga minyak dunia naik, otomatis harga BBM umum naik. Nah masyarakat akhirnya yang tadinya mampu membeli BBM umum itu, pertamax ke atas akhirnya beralih ke premium. Supaya tidak beralih semua ke premium ya naiknya jangan tinggi-tinggi gitu loh. Supaya tetap menggunakan bahan bakar nonsubsidi. Sudah sederhana gitu," beber dia.
(SAW)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA