Berutang Demi Beli Divestasi Saham Freeport?

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 05 Sep 2017 12:35 WIB
freeport
Berutang Demi Beli Divestasi Saham Freeport?
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menggunakan segala cara untuk dapat membeli saham yang dilepas oleh PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen meskipun harus berutang.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, penerbitan obligasi dan melakukan pinjaman akan dilakukan jika pendanaan dari holding pertambangan tidak cukup untuk membeli saham Freeport Indonesia.

"Kan skemanya sudah jelas, ada pinjaman, ada obligasi, dan macam-macam," kata Fajar saat ditemui di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Selasa 5 September 2017.

Holding BUMN pertambangan terdiri dari perusahaan tambang nasional, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium.

Berdasarkan informasi laporan keuangan perusahaan BUMN holding tambang yang dirangkum Metrotvnews.com, pada kuartal II-2017 tercatat total aset dari PT Aneka Tambang sebesar Rp30,2 triliun dengan porsi liabilitas sebesar dan ekuitas masing-masing Rp12,3 triliun dan Rp17,8 triliun. Lalu, total aset PT Bukit Asam di kuartal II-2017 sebesar Rp18,6 triliun terdiri dari porsi liabilitas sebesar Rp6,6 triliun dan ekuitas sebesar Rp11,9 triliun.

Sementara, pada kuartal II-2017, Timah mencatat total aset sebesar Rp10,1 triliun terdiri dari porsi liabilitas Rp4,4 triliun dan ekuitas Rp5,6 triliun. Kemudian, total aset PT Inalum sebesar Rp21,2 triliun setelah melakukan revaluasi aset pada awal tahun.

Jika dijumlahkan, jumlah aset perusahaan holding BUMN tambang sekitar Rp80,1 triliun. Jumlah ini masih kecil dibandingkan dengan harga saham yang akan ditawarkan oleh Freeport Indonesia.




Tahun lalu, Freeport menawarkan saham 10,64 persen seharga USD1,7 miliar. Harga tersebut dinilai sangat mahal. Pasalnya, melalui perhitungan pemerintah yang mengacu pada replacement cost atau biaya penggantian atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi hanya USD630 juta.

Lantas, jika di 2016 saja Freeport Indonesia menawarkan 10,64 persen sahamnya seharga USD1,7 miliar. Artinya, taksiran harga untuk harga 51 persen saham bisa sekitar USD8,8 miliar.

Oleh karena itu, jika pendanaan pembeliaan saham PT Freeport Indonesia masih kurang, maka BUMN akan melibatkan perbankan untuk melakukan pinjaman dana. Namun saat dikonfirmasi apakah melakukan pinjaman dari luar negeri atau tidak, Fajar tidak mengelak. Justru ia menuturkan pembelian saham Freeport akan mirip dengan PT Newmont Nusa Tenggara yang saat ini PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

"Enggak ada (pinjaman luar negeri). Iya (libatkan perbankan) seperti Newmont," ucap Fajar.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan akan mengupayakan mencari dana untuk dapat membeli saham Freeport Indonesia langsung 51 persen.

"Kita cari pendanaan banyak dari mana-mana," ucap Rini beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, dalam menghitung divestasi saham Freeport Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menekankan agar tidak memasukan cadangan emas dan tembaga yang terkandung didalamnya.

Sementara, pihak Freeport Indonesia menghitung cadangan saat penandatangan Kontrak Karya (KK) di 1991 yang ditaksir mencapai 3,8 miliar ton. Sampai kontrak berakhir pada 2021, perusahaan mengklaim hanya bisa mengeruk emas dan tembaga di Grasberg sekitar 1,7 miliar ton. Jadi sisa cadangan emas dan tembaga hingga 2041 masih mencapai 2,1 miliar ton.

 


(AHL)