Dirjen Migas Kaji Aturan Investasi Deep Water

   •    Kamis, 18 May 2017 18:33 WIB
kilang minyakmigas
Dirjen Migas Kaji Aturan Investasi <i>Deep Water</i>
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan sedang mengkaji aturan berbentuk Keputusan Presiden (Kepres) guna memaksimalkan investasi kilang di perairan dalam (deep water).

"Bagaimana bisa membuat investasi di ultra deep water lebih menarik? Saat ini memang kasus yang kami alami untuk mengeluarkan Kepres yang mengatur pemaksimalan investasi deep water," katanya di acara Asosiasi Migas Indonesia (IPA), Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis 18 Mei 2017.

Wiratmaja juga menjelaskan bahwa untuk menarik banyak investor, pemerintah mengakui belum memiliki infrastruktur yang cukup baik guna mendatangkan investasi migas sebanyak-banyaknya.

Dalam penjelasannya ia juga menyebutkan jika karakteristik wilayah Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga jika dalam skema bagi hasil (gross split) akan mendapat perhitungan split yang berbeda pula.

"Kami sangat memahami karakteristik wilayah, sehingga ada split alternatif untuk perairan dalam dan ada kalkulasinya," katanya.

Baca: 2017, Pemerintah Siapkan Regulasi Insentif Wilayah Kerja Migas Laut Dalam

Skema gross split adalah skema perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas diperhitungkan di awal.

Melalui skema gross split, negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan negara menjadi lebih pasti. Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih di tangan negara.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menjelaskan aturan gross split memang untuk efisiensi investasi.

"Dijalankan dulu gross split, nanti dilihat dua tiga tahun ke depan, kalau memang banyak yang tidak diuntungkan, ya bisa diamandemen lah," kata Amien.

Ia mengatakan gross split serta alternatif split-nya dibuat tidak asal-asalan, ada kajian dan diskusi dalam penentuannya, sehingga bertujuan untuk sama-sama diuntungkan.

"Dari 85 blok, 84 diantaranya adalah masih PSC cost recovery dan satunya, gross split, kalau kita kalkulasi di 2025 atau delapan tahun lagi akan ada sebanyak 81 gross split yang perpanjang dan 51 bakal gross split baru," tuturnya.

 


(AHL)