Kemenkeu Tolak Tax Holiday untuk Hulu Migas

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 02 May 2018 14:50 WIB
pajaktax holiday
Kemenkeu Tolak <i>Tax Holiday</i> untuk Hulu Migas
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta: Penantian pelaku industri hulu migas terhadap insentif tax holiday yang akan dikeluarkan pemerintah pupus sudah. Pasalnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak adanya insentif tersebut.

"Di Kemenkeu dipastikan tidak masuk tax holiday (untuk hulu migas)," kata Amien, dalam sebuah konferensi pers The 42nd IPA Convex 2018, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Dalam kesempatan itu, Amien menjelaskan, tax holiday tidak lagi masuk dalam pembahasan. Namun, jika dalam pengembangan proyek hulu migas dirasa perlu diberikan insentif, para kontraktornya bisa mengajukan insentif per proyek ke Kementerian Keuangan.

"Jadi tax holiday tidak dibahas lagi. Jadi proyek per proyek dimintakan insentif dan dimintakan ke sana (Kemenkeu)," ucap Amien.

Untuk diketahui, setelah pemerintah memberikan insentif pajak untuk sektor hilir migas, Indonesia Petroleum Association (IPA) menunggu insentif serupa untuk sektor hulu atau upstream. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menilai insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance sangat dinantikan oleh investor.

Dia meyakini pemberian insentif tersebut bisa mendorong investasi di sektor hulu migas dan nantinya meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sejauh ini, Marjolijn hanya mengetahui pemberian insentif pajak untuk pengembangan industri kilang, di mana pemberian insentif dihitung berdasarkan jumlah investasi yang dikucurkan.

"Karenanya saya bilang, yang mau dikasih ini bentuknya seperti bagaimana kami belum tahu. Saya juga dapatnya dari para wartawan, mau diberikan itu ada suatu hal yang baru karena mau diberikan berdasarkan jumlah investasi kan," jelas Marjolijn.

Keinginan IPA didukung oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Ia meminta pemerintah untuk memperluas akses insentif pajak seperti tax allowance dan tax holiday bagi pelaku industri hulu migas.

"Saat ini diperlukan aturan turunan dan perluasan aturan perpajakan hingga dapat diakses di industri hulu migas," kata Yustinus.

 


(ABD)