Pangkas Perizinan, KESDM Klaim Bisa Tingkatkan Investasi

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 14 Jun 2017 19:27 WIB
kementerian esdm
Pangkas Perizinan, KESDM Klaim Bisa Tingkatkan Investasi
Wamen ESDM Arcandra Tahar (kanan). (MTVN/Annisa Ayu Artanti).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dengan memangkas perizinan dapat meningkatkan minat investasi di semua sektor energi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan realisasi investasi sektor ESDM 2016 mencapai USD27 miliar yang terdiri dari realisasi sektor migas USD9,8 miliar, sektor kelistrikan USD8,1 miliar, sektor pertambangan USD7,2 miliar, dan sektor energi baru terbarukan sebesar USD1,6 miliar. Pencapaian tersebut menurutnya, didukung dengan adanya penyederhanaan perizinan di seluruh sektor.

"Penyederhanaan perizinan merupakan satu dari banyak upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif," kata Jonan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 14 Juni 2017.

baca : Jonan Apresiasi Ide Distribusi BBM Pakai Motor

Jonan menyebut, semenjak dia menjabat sebagai Menteri ESDM memang telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan perizinan yakni Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan Tiga Jam Terkait Infrastruktur di Sektor ESDM.

Lalu, Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun, Permen ESDM diklaimnya sebagai arahan untuk meningkatkan investasi. 

"Perizinan sesuai perintah Pak Presiden, upaya untuk meningkatkan investasi atau penanaman sektor swasta maupun BUMN di dalam bidang investasi karena tidak semua bisa di bebankan kepada APBN," tutur dia.

Di subsektor migas melalui Permen ESDM Nomor 29 tahun 2017, perizinan disederhanakan dari 104 perizinan menjadi 6 perizinan. Enam perizinan tersebut yaitu 2 izin terkait hulu migas dan 4 terkait hilir migas.

Di subsektor minerba, melalui Permen ESDM Nomor 34 tahun 2017, sebanyak 24 persetujuan dihapus, 38 rekomendasi dan perizinan diintegrasikan menjadi persetujuan RKAB. Sedangkan perizinan yang semula sebanyak 117 izin diringkas menjadi 6 perizinan.

"Dari 6 perizinan tersebut hanya 2 yang ditangani oleh Kementerian ESDM, 4 perizinan lainnya telah dilimpahkan ke BKPM. Izin minerba yang masih ditangani kementerian yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi," jelas Jonan.

Di subsektor ketenagalistrikan, sebanyak 10 perizinan telah dilimpahkan ke  BKPM melalui Permen ESDM Nomor 35 tahun 2014. Sebagian dari izin di BKPM tersebut, untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) sementara, dapat dikeluarkan dalam 3 jam. 

Di subsektor energi baru terbarukan (EBT), sebanyak 31 perizinan dan nonperizinan telah disederhanakan menjadi 14 perizinan dan non perizinan, dimana 4 diantaranya sudah dilimpahkan ke PTSP BKPM.



 


(SAW)