Meski tak Sesuai Usulan, Pertamina Terima Penugasan Pemerintah

Annisa ayu artanti    •    Senin, 08 Jan 2018 19:47 WIB
pertamina
Meski tak Sesuai Usulan, Pertamina Terima Penugasan Pemerintah
Pertamina. MI/SAFIR MAKKI.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) tidak terlalu banyak bicara atas putusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang menetapkan volume premium penugasan diluar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) untuk selama lima tahun kedepan sebesar 7,5 juta Kiloliter (Kl).

Padahal ketetapan ini lebih besar 37 persen dari usulan Pertamina sebesar 5,45 juta Kl. Atas penetapan ini memungkinkan suatu saat perusahaan BUMN pelat merah itu akan menombok lagi, lantaran harus menjual premium di luar Jamali dengan konsekuensi harga disetir pemerintah.

"Itu tanya BPH Migas saja," ungkap Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Adiatma menjelaskan usulan sebesar 5,4 juta Kl tersebut sudah melalui pertimbangan yakni data konsumsi terakhir dan kecenderungan masyarakat yang sudah beralih menggunakan BBM dengan standar kualitas di atas premium.

"Kan kita melihat pengalaman tahun lalu penyesuaian data. Kecenderungan bahwa pengguna menggunakan standar BBM yang bagus," jelas Adiatma.

Meskipun volume tidak sesuai dengan usulan, Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar menuturkan Pertamina menerima penugasan penugasan tersebut. Penetapan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina untuk dapat mengubah pola konsumsi masyarakat supaya menggunakan BBM dengan standar kualitas lebih baik.

"Kan kita punya challenge untuk memperkecil itu loh. Tetap untuk menggeser ke lebih bagus," kata Iskandar.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar menjelaskan keputusan volume premium penugasan di luar Jamali tersebut sudah melalui banyak pertimbangan. Salah satunya konsumsi premium luar Jamali tahun lalu sekitar 7 juta Kl.

Penugasan premium itu bukan suatu pemaksaan kepada Pertamina karena pemerintah telah memperhitungkan

"Pemerintah juga sudah memperhitungakan sampai berapa kerugiannya, lalu kebutuhan masyarakat. Pertamina sebagai korporasi kan tidak rugi banget kan, karena kita bicara bukan hanya subsektor hilir. Kalau saat ini harga minyak naik kan yang untung sektor hulunya. Harga crudenya naik," pungkas Fajar.


(SAW)