Hiswana: Banyak SPBU di Jawa Alihkan Premium ke Pertamax Series

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 10 Apr 2018 12:34 WIB
premiumpremium langka
Hiswana: Banyak SPBU di Jawa Alihkan Premium ke Pertamax Series
Ilustrasi. (Foto: Antara/Adimaja).

Jakarta: Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengakui terjadi kelangkaan premium di sejumlah daerah. Termasuk di Pulau Jawa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hiswana Migas wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Juan Tarigan menjelaskan di wilayah yang menjadi area kerjanya porsi konsumsi premium semakin sedikit. Tercatat konsumsi premium saat ini hanya 16 persen dibandingkan porsi BBM jenis lainnya.

Kondisi tersebut membuat pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beralih menjual BBM non-subsidi seperti pertamax series dan pertalite. Sehingga keberadaan premium dinilai langka.

"Mengenai isu kelangkaan sebenarnya karena sebagian SPBU melakukan switching dari premium ke pertamax series atau pertalite," kata Juan kepada Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.

Juan menjelaskan beralihnya pengusaha menjual BBM non-subsidi karena keterbatasan tangki pendam yang ada di SPBU dibandingkan varian BBM yang ditawarkan PT Pertamina (Persero). Akhirnya, premium harus mengalah untuk ditiadakan.

Selain itu, margin keuntungan BBM non-subsidi juga lebih besar hal itu juga menjadi pendorong pengusaha mengurangi jatah penjualan premium.

"Terbatasnya tangki pendam atau storage dibanding varian BBM. Lalu, proyeksi bisnis juga. Margin premium lebih rendah di banding BBM khusus (pertamax dan pertalite)," jelas dia.




Pemerintah sebelumnya berencana mengubah status Bahan Bakar Minyak (BBM) premium di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) yang sebelumnya non-penugasan menjadi penugasan. Atas perubahan tersebut maka seluruh SPBU di Jamali wajib menyediakan premium untuk dijual ke masyarakat.

Wacana itu dicetuskan karena adanya kelangkaan premium di berbagai daerah. Maka, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Pertamina juga diwajibkan untuk menjual premium di wilayah Jamali.

"Bapak Presiden instruksikan dalam rapat kabinet terbatas untuk menjaga ketersediaan premium di seluruh wilayah Republik Indonesia," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 9 April 2018.

Arcandra menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran, Bahan Bakar Minyak. Inti dari revisi itu adalah mewajibkan Pertamina untuk menyediakan premium di Jamali.

"Perpres yang akan direvisi, yang intinya adalah untuk premium itu tidak sengaja di luar Jamali, nantinya dalam waktu dekat, dan sesegera mungkin juga untuk jamali," jelas Arcandra.

Mengenai harganya dan kuota untuk Jamali, ia melanjutkan sedang dalam perhitungan. Tetapi sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) selisih harga premium Jamali dan non-Jamali tetap akan diberlakukan yaitu selisih Rp100 per liter.

"Perbedaan sesuai dengan kepmen itu Rp100 antara Jamali dan non-Jamali," ucap Arcandra.


(AHL)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA