Harga Mahal, Penggunaan TKDN di Proyek Pertagas Baru 40%

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 25 Sep 2018 12:10 WIB
pertagastingkat kandungan dalam negeri
Harga Mahal, Penggunaan TKDN di Proyek Pertagas Baru 40%
Direktur Utama Pertagas Wiko Migantoro. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami)

Jakarta: PT Pertamina Gas atau Pertagas mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Direktur Utama Pertagas Wiko Migantoro mengatakan saat ini penggunaan TKDN dalam proyek-proyek Pertagas masih kurang dari 50 persen. "Kita sudah 30-40 persen," kata Wiko ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.

Wiko mengatakan sisanya masih menggunakan bahan baku impor terutama untuk proyek terakhir yang tengah digarap, di mana pemenang lelang mengambil bahan baku dari impor.

Dia mengatakan harga bahan baku dari luar lebih kompetitif ketimbang hasil produksi dalam negeri. Menurut dia, hal itu tentu menjadi tantangan bagi industri dalam negeri untuk bisa memproduksi bahan baku dalam negeri sehingga menciptakan harga yang lebih kompetitif.

"Diharapkan kualitasnya sama dengan yang di luar. Mendorong TKDN penting untuk membuat kita lebih kompetitif," ujar dia.

Lebih jauh dirinya menambahkan Pertagas siap mematuhi sanksi yang nantinya bakal dikenakan pemerintah bagi badan usaha yang tidak menggunakan TKDN.

"Kita akan penuhi supaya enggak kena sanksi. Kita mendukung TKDN syaratnya ini justru jadi pendorong pelaku industri dalam negeri," jelas dia.

Pemerintah sebelumnya bakal mengenakan sanksi bagi Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta yang tidak menggunakan TKDN.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 dan diberlakukan pada 17 September lalu.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan apabila berbentuk badan usaha sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin usaha.

"Pastilah ada sanksi, saya ketuanya. Harus ada sanksi. Kamu nanti aku cabut izinya. Peringatan 1,2,3 kalau enggak mau, ya sudah kita cabut izinnya," kata Luhut di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.

 


(AHL)