Shell Indonesia Surati Pemerintah soal Persetujuan Harga BBM

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 11 Apr 2018 09:02 WIB
shell
Shell Indonesia Surati Pemerintah soal Persetujuan Harga BBM
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)

Jakarta: PT Shell Indonesia memberikan masukkan dengan menyurati pemerintah terkait rencana aturan badan usaha yang diwajibkan untuk meminta persetujuan pemerintah dahulu ketika akan mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

"Terkait dengan rencana kebijakan penetapan harga jual eceran jenis BBM umum, Shell telah menyampaikan tanggapan dan masukkan kepada Kementerian ESDM," kata Direktur Retail Shell Indonesia Wahyu Indrawanto, kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Wahyu menjelaskan pada prinsipnya badan usaha butuh kepastian untuk menjual BBM sesuai dengan perhitungan keekonomian perusahaan. Sebab, hal tersebut adalah satu modal dasar untuk menjaga iklim investasi. Jika diatur dan tidak melihat keekonomian perusahaan, kelangsungan usaha akan terganggu.



"Prinsipnya kepastian untuk dapat menjual jenis BBM umum sesuai dengan harga keekonomian adalah hal yang sangat mendasar untuk menjaga iklim investasi," jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, perusahaan memahami pertimbangan pemerintah di mana kenaikan harga BBM memicu tumbuhnya inflasi. Oleh karena itu, perusahaan dalam surat itu meminta untuk dipertimbangkan kembali calon kebijakan tersebut.

"Terkait hal ini dan kami telah menyampaikannya kepada pemerintah untuk kiranya bisa dipertimbangkan lebih lanjut," tukas dia.



Sebelumnya, pemerintah tengah membuat regulasi untuk badan usaha pelat merah dan swasta yang berbisnis di industri hilir migas untuk meminta persetujuan kepada pemerintah ketika akan mengubah harga BBM nonsubsidi.

"Pemerintah sangat konsen dengan laju inflasi kalau terjadinya kenaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax, dan pertamax turbo," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Pemerintah akan menetapkan aturan khusus di mana ketika badan usaha ingin mengubah harga harus melalui persetujuan pemerintah. Jika pemerintah menolaknya, badan usaha tidak bisa mengubah harga BBM tersebut. Aturan ini akan berlaku tidak hanya untuk Pertamina tetapi juga untuk Shell Indonesia, Total Oil Indonesia, AKR Koorporindo, PT Vivo Energi Indonesia.

"Ini berlaku untuk semua penyalur BBM termasuk Total, AKR, dan Vivo," pungkas Arcandra.

 


(ABD)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

3 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA