Arcandra Dorong Eksplorasi Migas Lewat Skema Gross Split

Desi Angriani    •    Jumat, 17 Mar 2017 18:13 WIB
skema gross split
Arcandra Dorong Eksplorasi Migas Lewat Skema <i>Gross Split</i>
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan). (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia lewat skema kontrak bagi hasil migas dengan gross split. Skema ini akan menghitung pembagian hasil berdasarkan hasil produksi bruto (gross) migas.

"Kita mau naikkan production. Kalau kita lihat kegiatan eksplorasi kita masih kurang. Kita gunakan sistem gross split," ucap Arcandra dalam kuliah umum Migas Goes To Campus, di Universitas Trisakti, Jakarta, Jumat 17 Maret 2017.

Menurutnya, kegiatan eksplorasi mengalami penurunan lantaran pembubaran BP Migas menjadi SKK migas serta dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Peraturan itu justru membuat para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) enggan bereksplorasi.

"Insentif yang dulu diterima K3S belum apa-apa eksplorasi udah dipajaki sehingga orang malas bereksplorasi dan PP itu harus direvisi. Oktober lalu sudah direvisi," tuturnya.

Dia mencatat, aktivitas eksplorasi berada di angka 70-an pada 2011, namun di 2015 aktivitasnya berkurang menjadi 15. Sementara itu, skema PSC Cost Recovery yang selama ini digunakan kurang efektif dan tidak mendorong terciptanya efesiensi.

"Reserve replacement ratio Indonesia dengan skema PSC saat ini lebih rendah dari negara Vietnam dan Myanmar," ungkap Arcandra.

Oleh sebab itu, kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split pada 18 Januari 2017. Konsep ini dipercaya mendorong industri migas lebih kompetitif dalam pengelolaan SDM teknologi dan sistem biaya operasi. Risiko keuangan pada pengelolaan biaya operasi migas juga dapat dihindari.

"Mempersingkat bisnis proses, paling tidak akan menghemat waktu 2-3 tahun dalam hal procurement proses sehingga early production akan terjadi dan meningkatkan keekonomian lapangan," tandasnya.

Ada pun bagi hasil untuk minyak yang didapat pemerintah adalah 57 persen dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar 43 persen. Sedangkan bagi hasil gas untuk pemerintah 52 persen dan KKKS 48 persen.

Besaran bagi hasil tersebut memang jauh lebih kecil dari sebelumnya yakni migas 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk KKS serta 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen untuk KKKS dalam pengolahan gas dengan skema cost recovery.


(AHL)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA