Pemerintah-PLN akan Buat Polling Penyederhanaan Kelas Golongan Pelanggan Listrik Subsidi

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 14 Nov 2017 16:47 WIB
tarif listrik
Pemerintah-PLN akan Buat <i>Polling</i> Penyederhanaan Kelas Golongan Pelanggan Listrik Subsidi
PLN. ANT/M Agung Rajasa.

Jakarta: Pemerintah menyatakan akan melakukan pemungutan suara (polling) mengenai rencana penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik non-subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana mengatakan bersama PT PLN (Persero) akan melakukan polling untuk melihat apakah masyarakat setuju atau tidak dengan aturan ini.

"Kami akan coba polling dalam 2-3 minggu ke depan kita lihat, menurut saya begitu hasilnya keluar dan secara teknis kami siap, ya segera," kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 13 November 2017.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga akan membuat forum diskusi dengan PLN, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), terkait rencana ini.

"Perintah pak menteri itu minggu ini akan FGD (Forum Group Discusion), di Dirjen listrik. Dalam 2-3 hari akan lakukan itu, kemudian kita akan melakukan poling memastikan kebijakan ini dipahami dan diterima," ujar Dadan.

Kendati demikian, Dadan melanjutkan, seperti halnya aturan-aturan sebelumnya, jika ternyata rencana penyederhanaan kelas golongan pelanggan ini dianggap masyarakat tidak perlu, maka pemerintah tidak akan melanjutkannya.

"Kalau masyarakat ini tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan. Tapi di luar itu kami kan juga akan menjelaskan apa manfaatnya untuk masyarakat," imbuh dia.

Berdasarkan rapat pimpinan Kementerian ESDM dengan PLN hari ini ada perubahan rencana penyederhanaan kelas pelanggan listrik non subsidi. Pemerintah dan PLN merevisi rencana penyederhanaan dilakukan untuk pelanggan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA. Semua golongan itu akan ditingkatkan dayanya menjadi 5.500 VA.

"Sekarang angkanya agak cukup bergeser dari apa yg rislis kami keluarkan. Sekarang angkanya itu untuk 450 VA dan 900 VA untuk yang subsidi itu tetap. Kemudian yang 900 VA yang masih ada subsidi sedikit itu juga tetap, tapi akan kita dorong jadi yg 1.300 VA. Kemudian untuk 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, 4.400 VA, itu akan naik menjadi 5.500 VA, tarifnya tetap," pungkas dia.


(SAW)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

4 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA