Pemerintah Finalisasi Aturan Pembangunan & Penyaluran Listrik Tanpa Jaringan PLN

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 24 Nov 2016 10:09 WIB
pln
Pemerintah Finalisasi Aturan Pembangunan & Penyaluran Listrik Tanpa Jaringan PLN
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang memfinalisasi peraturan listrik off grid atau listrik yang dibangun oleh swasta/BUMD untuk mengalirkan listrik ke suatu daerah dan mengalirkannya langsung ke masyarakat tanpa melalui jaringan PT PLN (Persero).

"Kita sedang finalisasi peraturan listrik off grid," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 24 November, malam.

Jonan menjelaskan peraturan ini akan menjadi payung hukum bagi swasta atau BUMD yang hendak melistriki daerahnya dengan memanfaatkan potensi energi yang ada di daerah tersebut.

"Jadi kalau ada satu kecamatan mau bangun listrik sendiri, pembangkit misalnya dari tenaga air, matahari, atau biomass. Silakan bangun. Boleh juga jual sendiri," jelas dia.

Mengalirkan listrik daerah itu akan diizinkan tanpa melalui jaringan PLN sebab kapasitas pembangkit diperkirakan tidak besar dan tidak menggunakan transmisi tegangan tinggi.

"Tidak mungkin pakai transmisi tegangan tinggi. Ini tegangan menengah rendah, silakan bangun sendiri," ujar da.

Lalu, terkait dengan masalah harga listrik tersebut, mantan Menteri Perhubungan ini menambahkan, nantinya pihak swasta maupun BUMD diminta terus berkomunikasi langsung kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan menentukan harganya.

Sementara untuk subsidi, lanjut Jonan, harus disampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, kendati demikian, ditegaskannya pemerintah pusat akan berusaha untuk tetap memberikan harga ekonomis dan pantas.

"Nanti janjian harga yang kita setujui. Dengan kepala daerah kalau butuh subaidi harus sampaikan dan bilang DPR. Kalau tidak ya bisa janjian harga sendiri. Kita akan coba dukung dengan harga keekonomian yang pantas," tutup dia.


(AHL)