Pemerintah Siap Lelang 16 Wilayah Pertambangan di 2018

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 04 Jan 2018 10:18 WIB
pertambangantambangkementerian esdm
Pemerintah Siap Lelang 16 Wilayah Pertambangan di 2018
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dalam waktu dekat akan melelang 16 wilayah pertambangan eks Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku sedang mempersiapkan mekanisme atau aturan pelelangan tersebut. Ia menargetkan aturan itu bisa terbit Januari ini. "Sedang kita siapkan Permen (Peraturan Menteri) untuk skema pelelangan," kata Arcandra, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menambahkan ada sekitar 16 wilayah pertambangan yang disiapkan untuk lelang. Wilayah pertambangan tersebut merupakan eks Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Sementara sudah selesai harganya dapat 16 wilayah pertambangan yang akan dilelang eks KK dan PKP2B dan IUP," sebut Agung.

Dari 16 wilayah pertambangan yang bakal dilelangkan, Agung merinci, lima wilayah pertambangan adalah eks Kontrak Karya, satu eks PKP2B, sementara sisanya adalah eks IUP. Ke-16 wilayah pertambangan ini akan dilelang jika aturannya sudah tersedia.

Pemerintah tengah meyusun draf revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pasa Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

"Permennya kan sudah ada nomor 28 Tahun 2013. Cuma inginnya kita revisi lagi, kan akan dijadukan acuan administrasi finansial," imbuh dia.

Adapun skema lelang yang akan diberlakukan, Agung melanjutkan, ada yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dan ada yang dilelangkan oleh pemerintah provinsi. "Eks KK dan PKP2B pusat yang melelang tapi untuk eks IUP yang melakukan lelang provinsi. Tapi acuannya dari Permen yang disiapkan oleh Menteri ESDM," pungkas dia.


(ABD)