Potensi Rugikan Negara, Revisi RUPTL 2018-2027 Dikritisi

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 19 Jan 2018 13:31 WIB
listrik
Potensi Rugikan Negara, Revisi RUPTL 2018-2027 Dikritisi
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam koalisi, Hindun Mulaika. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Jakarta: Revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027 dikritisi oleh Koalisi Break Free Coal Indonesia. Sebab, jika dalam revisi RUPTL itu masih tercantum pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa dapat merugikan negara Rp350 triliun.

Menurut Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam koalisi, Hindun Mulaika, ada sembilan PLTU yang jika diteruskan pembangunannya justru membuat negara rugi.

Kesembilan PLTU tersebut adalah PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Jawa 6, PLTU Jawa 5, PLTU Indramayu, PLTU Jawa 8, PLTU Tanjung Jati A, PLTU Celukan Bawang 2, PLTU Tanjung Jati B, dan PLTU Cirebon 2.

"Dari perhitungan kami, terdapat sembilan proyek PLTU batu bara yang seharusnya dibatalkan, demi menjaga kestabilan keuangan negara," kata Hindun, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2018.

Saat ini, kesembilan PLTU batu bara tersebut memiliki status yang berbeda-beda, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengajuan ijin dan tahap Purchased Power Agreement (PPA). Namun sebagian besar dari pembangunan PLTU tersebut bermasalah dengan lahan.


(Sumber: Koalisi Break Free Coal Indonesia).

Di sisi lain, berdasarkan RUPTL 2017- 2026, total kapasitas PLTU batu bara mencapai sekitar 17 ribu MW. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan asumsi awal yaitu sebesar 7,2 persen, maka diperkirakan akan terjadi kerugian ekonomi yang sangat besar dari banyaknya listrik yang tidak terserap oleh para konsumen.

Sedangkan realisasi pertumbuhan penjualan listrik PLN selama lima tahun terakhir apabila dirata-rata hanya mencapai 4,4 persen.

Sementara jika dianalisa lebih lanjut, RUPTL 2018-2027 yang tidak ada perubahan atau sama seperti RUPTL 2017-2026, pada 2026 akan mengalami surplus listrik sebesar 71 persen.

"Ini kondisi yang tidak bisa lagi ditawar. Kementerian ESDM dan PLN harus mengeluarkan sembilan proyek tersebut dalam RUPTL 2018 yang akan disahkan dalam waktu dekat ini,” ujar Kepala Kampanye JATAM, Melky Nahar.

Kesalahan perencanaan listrik tidak hanya akan merugikan uang rakyat dan negara, tapi juga membuat lonjakan emisi karbon yang memicu pemanasan global.

“Penambahan sembilan PLTU batu bara telah mengingkari komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris untuk menahan laju kenaikan suhu di bawah dua derajat celcius," ujar Juru Kampanye Digital dari 350.org Indonesia, Irfan Toni Herlambang.

Hindun menambahkan, terkait kritikan tersebut tim koalisi telah bertemu dengan tim ahli Kementerian ESDM. Tim ahli mengatakan kritikan tersebut akan dibahas.

"Tapi memang pada saat itu tim ahli masih membahas secara internal," pungkas Hindun.


(AHL)