Permen Baru Demi Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hulu Migas

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 20 Apr 2017 10:06 WIB
migas
Permen Baru Demi Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hulu Migas
Ilustrasi. (FOTO: Reuters)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Permen ini ditujukan untuk menjaga kewajaran tingkat produksi dan optimalisasi penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis 20 April 2017, aturan itu menyatakan bahwa kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat produksi minyak dan gas bumi sampai berakhirnya masa kontrak kerja sama. Untuk itu, kontraktor wajib melakukan investasi pada wilayah kerja.

Adapun dalam rangka investasi kontraktor tersebut, SKK Migas memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kontrak kerja sama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi, atau rencana kerja untuk kontrak kerja sama yang menggunakan kontrak bagi hasil gross split.

Baca: Penerimaan Migas Turun Dampak dari Gejolak Harga Minyak

Kemudian, pada pasal 3 disebutkan, kontraktor mendapatkan pengembalian biaya investasi yang dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya investasi sesuai dengan kontrak kerja sama. "Pengembalian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan selama masa kontrak kerja sama," demikian bunyi Pasal 4.

Selain itu, dalam hal kontrak kerja sama diperpanjang dan masih terdapat biaya investasi yang belum dikembalikan maka pengembaliannya dapat dilanjutkan selama masa perpanjangan kontrak kerja sama untuk kontrak kerja sama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi.

Jika kontrak kerja sama diperpanjang menggunakan kontrak bagi hasil gross split dan masih terdapat biaya investasi, sisa biaya investasi yang belum dikembalikan diperhitungkan dalam bagian kontraktor.

Sementara itu, dalam hal kontrak kerja sama yang diperpanjang terdapat pihak lain sebagai kontraktor baru selain kontraktor maka kontraktor baru turut menanggung sisa biaya investasi yang belum dikembalikan secara proporsional sesuai dengan besaran participating interest.




Pasal 7 menyebutkan, nilai pengembalian biaya investasi yang dimaksud dalam Pasal 6, meliputi sisa biaya investasi yang belum dikembalikan. Nilai pengembalian biaya investasi tersebut, wajib mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari SKK Migas.

Aturan ini juga mengatur bahwa dalam hal kontrak kerja sama tidak diperpanjang, kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi. Kewajiban penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi ini dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru.

Nilai pengembalian biaya investasi yang diterima oleh kontraktor atas penyelesaian yang dilakukan oleh kontraktor baru akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi pada kontraktor kerja sama existing. Dalam Pasal 9 diatur, mekanisme penyelesaian atas pengembalian biaya investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kontraktor dengan kontraktor baru.

"Penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sudah diperhitungkan dalam bagian kontraktor dan tidak dapat mempengaruhi perhitungan bagi hasil pada kontrak bagi hasil gross split," demikian tercantum dalam Pasal 10.

Pasal 12 menyebut, Menteri ESDM dapat menetapkan kebijakan atas pengembalian biaya investasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan keekonomian kegiatan investasi hulu, setelah mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas.

Serta Pasal 13 memaparkan kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum Permen ini, diberlakukan ketentuan dalam Permen ini. Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


(AHL)