Pergantian Bos BUMN Energi tak Perlu Restu Menteri

Annisa ayu artanti    •    Senin, 07 Aug 2017 19:38 WIB
kementerian esdm
Pergantian Bos BUMN Energi tak Perlu Restu Menteri
Gedung Kementerian ESDM (Foto Dokumentasi Setkab).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergantian direksi dan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi tak perlu persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM). Perusahaan BUMN hanya tinggal melaporkan direksi dan komisaris baru mereka.

Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi mengungkapkan, aturan tersebut terdapat pada Permen ESDM Nomor 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor ESDM. Ini merupakan revisi beleid Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2017.

"Adapun mengenai BUMN, pengalihan saham, perubahan direksi, komisaris itu dilaksanakan sesuai perundangan di bidang BUMN. Jadi yang sudah terjadi selama ini tidak ada perubahan. Karena pak Menteri penanggung jawab sektor maka dilaporkan kementerian ESDM," kata Hufron di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.

Hufron menjelaskan, pengusaha BUMN di sektor hulu dan hilir diwajibkan melapor kepada Menteri ESDM jika merombak direksi dan komisaris. "Yang di Permen 42 itu minta persetujuan ketika ada pengalihan saham, perubahan direksi dan komisaris. Maka sudah direvisi di Permen 48 jadi hanya melaporkan," ucap dia.

Kemudian untuk pengalihan partisipasi interest (PI) di subsektor migas harus mendapat persetujuan Menteri ESDM. Sementara pengalihan saham yang mengakibatkan pengendalihan secara langsung harus mendapat persetujuan Menteri ESDM melalui pertimbangan SKK Migas.

Untuk subsektor minerba, pengalihan saham pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUP) atau operasi produksi khusus harus mendapat persetujuan Menteri ESDM. Begitu juga dengan perubahan direksi atau komisaris.

Sedangkan untuk subsektor energi baru dan terbarukan (EBT), pengalihan saham pemegang izin panas bumi (IPB), pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontraktor kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, izin pengusahaan sumber daya panas bumi di bursa Indonesia, setelah selesai eksplorasi harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.

Ghufron menambahkan bahwa pengalihan saham atau pun perubahan direksi dan komisaris dilaksanakan sesuai aturan di sektor BUMN. "Jadi yang sudah terjadi selama ini tidak ada perubahan. Karena pak Menteri penanggung jawab sektor maka dilaporkan ke Kementerian ESDM," pungkas dia.


(SAW)