Pemerintah Enggan Ungkap Perkembangan Renegosiasi Freeport

Desi Angriani    •    Jumat, 11 Aug 2017 20:01 WIB
freeport
Pemerintah Enggan Ungkap Perkembangan Renegosiasi Freeport
Menkeu Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tampak sangat berhati-hati dalam membahas renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI). Banyak menteri yang enggan membeberkan progres perkembangan renegosiasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan Sri bungkam seusai membahas nasib Freeport bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Sri mengatakan pemerintah masih melakukan dialog dan lobi terhadap PT Freeport terkait empat poin penting renegosiasi kontrak, yakni perpanjangan operasi, pembangunan smelter, penerimaan negara, serta divestasi dan kepastian investasi.

"Karena sedang dalam proses formulasi untuk pemerintah, kami belum bisa menyampaikan," ucap Sri di Gedung Mar'ie Muhammad Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017.

Menurutnya, hasil perundingan itu sewaktu-waktu dapat berubah sehingga dia tak mau membeberkan keputusan yang belum final.

"Kalau lagi formulasi, kalimat berbeda atau formulasi tiba-tiba ada modifikasi, nanti jadi tidak kredibel dari proses negosiasi ini," tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 kontrak karya PT Freeport diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan PT Freeport tetap bersikeras mengikuti Kontrak Karya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

 


(AHL)