Jika tak Mendesak Revisi UU Minerba Bisa Dibatalkan

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 11 Apr 2018 13:30 WIB
minerbakementerian esdm
Jika tak Mendesak Revisi UU Minerba Bisa Dibatalkan
Menteri ESDM Ignasius Jonan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan apabila revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara tidak mendesak, revisi undang-undang tersebut bisa dibatalkan.

"Begini, ini kan juga inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kalau saya lihat kalau memang tidak terlalu mendesak apakah perlu sekarang," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan, saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Menurutnya yang dibutuhkan para investor saat ini adalah kepastian. Dengan merevisi UU yang belum lama terbit seperti ini membuat investor bertanya-tanya akan kepastian hukum di sektor ini.

"Yang penting bagi dunia usaha itu kepastian. Jadi UU ini belum 10 tahun lho. Masa mau diubah lagi? Itu pertanyaan mereka," ucap dia.



Sementara itu, Satya W Yudha saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR mengatakan perkembangan revisi Undang-Undang Minerba sudah lebih maju dibandingkan dengan revisi Undang-Undang Migas. Saat ini revisi UU itu telah masuk proses sinkronisasi di Badan Legislatif (Baleg).

"Alhamdulillah, kita lebih maju dari UU Migas. Dari sisi legislasinya. Sekarang lagi proses sinkronisasi di Baleg," kata Satya beberapa waktu lalu.

Setelah dari Baleg, draf revisi itu akan disampaikan ke pimpinan DPR dan kemudian ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna. Ia menargetkan paling lambat Juni-Juli mendatang sudah terbit Undang-Undang Minerba yang baru.

"Setelah paripurna bisa kita lakukan satu bulan ke depan. Sehingga Juni-Juli bisa mendapat UU yang baru," sebut Satya.

 


(ABD)