Pipa Pertamina Patah Diduga karena Jangkar Kapal

Ade Hapsari Lestarini    •    Selasa, 17 Apr 2018 16:59 WIB
pertamina
Pipa Pertamina Patah Diduga karena Jangkar Kapal
Foto udara yang diambil pada 2 April 2018 menunjukkan bagian dari tumpahan minyak di Pantai Kemala, Balikpapan. (FOTO: AFP)

Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo menyebutkan ada miskomunikasi antara nakhoda dan penjaga jangkar sehingga jangkar menghantam pipa tersebut.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR dan PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Melorotnya jangkar milik kapal pengangkut batu bara diduga menjadi penyebab patahan pipa penyalur dasar laut uang mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) dan Terminal Lawe-Lawe menuju Crude Destination Unit IV (CDU-IV) PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan.

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan semakin besar kemungkinan patahnya pipa Pertamina di Teluk Balikpapan disebabkan jangkar kapal. Hal itu bisa dilihat dari beberapa fakta yang terungkap, termasuk melihat spesifikasi kapal berbendera Panama Ever Judger yang terbakar.

"Kondisi pipa Pertamina sangat kuat, sehingga tidak mungkin akan patah tanpa energi yang sangat besar. Salah satu kemungkinan terbesar adalah karena tertarik jangkar kapal Ever Judger," kata Siswanto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Baca: Jangkar Kapal Penyebab Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Jangkar yang dimiliki kapal berbendera Panama tersebut, menurut Siswanto memang cukup besar. Dengan panjang sekitar 230 meter dan berat GT44060, dia menduga bahwa kapal memiliki dua jangkar di kiri dan kanan lambung. Masing-masing berat jangkar, lanjutnya, bisa mencapai 5-7 ton.

"Jangkar seberat itu sangat mungkin memutuskan pipa Pertamina," kata Siswanto.

Siswanto menambahkan, dalam keadaan statis, posisi jangkar bisa saja tidak menancap seperti anak panah. Perbedaan manuver peletakkan jangkar memang bisa berbeda, tergantung kapten kapal setelah memperhatikan arahan peta laut.

Jangkar yang berada dalam posisi melandai itulah, kata Siswanto, sangat mungkin dimainkan arus. Adapun jika arus semakin kuat, bukan tidak mungkin menggeser posisi jangkar yang besar tadi.

"Jangankan jangkar, kapal saja bisa tergeser oleh arus. Jadi, meski kelihatannya tenang, namun kekuatan arus bawah memang luar biasa," lanjut dia.

Mengenai pelanggaran buang jangkar di lokasi kejadian, menurut Siswanto, memang bisa saja terjadi. Pasalnya, meski otoritas pelabuhan sudah memberikan peringatan, namun kapten yang 'nakal' mungkin mengabaikan hal itu. Apalagi, posisi syahbandar sebagai otoritas berada di darat sedangkan kapten berada pada kapal.

Seharusnya, lanjut Siswanto, yang bisa menjembatani antara keduanya adalah pandu. Dalam hal ini, seorang pandu ikut naik ke kapal dan memberi arahan kepada kapten. Hanya saja, dalam kasus kapal Ever Judger, tidak diketahui apakah pandu ikut naik ke kapal atau tidak.

Baca: KLHK Terbitkan Sanksi soal Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

"Inilah yang harus diinvestigasi lebih dalam. Mengapa sampai kapal tersebut diduga melanggar rambu-rambu dan membuang jangkar. Karena kalau tidak ada pandu, maka 100 persen navigasi berada di tangan kapten," lanjut Siswanto.

Sementara itu, guru besar Universitas Indonesia (UI) Profesor Budyatna mendesak pihak berwenang untuk segera menuntaskan investigasi. Dengan demikian bisa diketahui, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas putusnya pipa Pertamina.

"Apalagi kalau benar bahwa semua itu disebabkan pelanggaran kapal berbendera Panama, kita tidak boleh kecolongan lagi seperti kasus serupa di Raja Ampat. Ketika itu, kapal sudah menghilang padahal terumbu karang kita hancur," tutur Budyatna.

Dalam konteks itu pula, Budyatna juga mendesak Pemerintah untuk segera bertindak. Jika benar dugaan bahwa kasus ini disebabkan pelanggaran kapal asing, harusnya, Pemerintah segera mengajukan gugatan melalui peradilan internasional. Langkah hukum ini sangat penting, agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.

"Pemerintah jangan lemah. Kita punya banyak pakar hukum internasional. Kita tidak bisa membiarkan, mereka harus bertanggung jawab. Ini menyangkut kedaulatan negara kita," lanjut dia.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA