Pengamat Nilai Pengembalian DMO Batu Bara Tepat

Ilham wibowo    •    Rabu, 08 Aug 2018 20:25 WIB
batu bara
Pengamat Nilai Pengembalian DMO Batu Bara Tepat
Batu Bara. Dok : MI.

Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo yang tak merestui rencana pencabutan ketentuan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dinilai tepat. Pasalnya, kekayaan alam termasuk batu bara wajib dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan penetapan DMO berkorelasi dengan kebutuhan energi primer Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menjaga tarif. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini pun bakal terbebani dengan kebutuhan batu bara yang disamakan dengan mekanisme harga pasar dunia.

"Pencabutan DMO akan percepat kebangkrutan PLN, menjadi beban PLN dan pada saatnya PLN akan bangkrut jika harga batu bara tidak dijaga," ujar Fahmy dalam diskusi ketenagalistrikan di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Kewajiban harga batu bara untuk konsumsi dalam negeri tetap USD70 per ton dinilai tak merugikan pengusaha meski harga pasar dunia USD104 per ton. Menurut Fahmi, pengusaha batu bara yang tetap menyalurkan 25 persen produksi PLN juga memperoleh keuntungan lantaran harga pokok batu bara berapa pada USD40 per ton.

"Harga USD70 per ton di PLN pengusaha batu bara tidak rugi, mereka masih untung 60 persen," ungkapnya.

Fahmy menyebut siasat PLN dengan menaikan tarif listrik bukan solusi untuk mendukung kebijakan pro rakyat yang tak akan menaikan harga hingga 2019. Pada sisi lain, PLN bisa defisit modal untuk memenuhi 57 persen kebutuhan batu bara saat harga disamakan dengan barang ekspor.

"Setiap ada kenaikan listrik inflasi akan naik, harga kebutuhan pokok meningkat, kemudian yang dirugikan rakyat bawah," paparnya.

Fahmy sepakat distorsi pemerintah telah dilakukan untuk mendahulukan kepentingan negara dan rakyat ketimbang pengusaha semata. Keputusan Presiden Jokowi, kata Fahmy, sudah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, segala kekayaan alam termasuk batu bara, dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Keputusan Jokowi lebih pro rakyat dengan memutuskan untuk mengembalikan DMO," pungkas dia.


(SAW)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA