Menteri ESDM Tinjau PLTP Lahendong

   •    Sabtu, 26 Nov 2016 17:38 WIB
pertamina geothermal energy
Menteri ESDM Tinjau PLTP Lahendong
Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) saat meninjau PLTP Lahendong. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Metrotvnews.com, Tomohon: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, untuk melihat kemajuan pembangunan proyek unit 5 dan 6.

"Jadi PLTP ada enam unit. Unit 1 sampai unit 4 sudah selesai lama, unit 5 selesai September. Ini unit 6, bulan depan jadi. Kalau berkenan nanti Presiden resmikan unit 5 dan unit 6," kata Jonan di Tomohon, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/11/2016).

Jonan mengatakan, rencananya Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN, dan Gubernur Sulawesi Utara akan mengusulkan kepada Presiden untuk meresmikan PLTP unit 5 dan 6.

Baca: Pertamina Percepat Pengoperasian PLTP Lahendong Unit 5 dan 6

Proyek PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 dimulai pada September 2012 dengan kapasitas 2 x 20 megawatt (mw). Pelaksanaan operasional secara komersil PLTP Lahendong unit 5 sudah dilakukan sejak 15 September 2016 atau lebih cepat 107 hari dari perencanaan awal pada 26 Desember 2016.

Jonan mengemukakan mengenai pengembangan pemanfaatan energi panas bumi ke depannya di wilayah Sulawesi Utara akan dilihat dengan lokasi sumber daya yang ada.

"Kalau panas bumi ini tergantung memang apakah di suatu daerah itu ada panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi atau tidak. Kalau nanti misalnya ada eksplorasi lagi di Sulawesi Utara ditemukan potensi panas bumi yang bisa dikembangkan untuk listrik, ya kita lakukan itu," tambah dia.

PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 merupakan PLTP milik Pertamina Geothermal Energy yang ke-4 dan ke-5 yang dibangun dengan pola total project.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh PGE mulai dari tahapan eksplorasi dan pengembangan lapangan uap hingga pembangunan dan pengoperasian PLTP untuk kemudian listriknya dijual kepada PT PLN (Persero) dan didistribusikan kepada masyarakat konsumen.


(AHL)