Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perpajakan menyusul penerapan bagi hasil migas dengan skema gross split. Sejauh ini, pemerintah terus melakukan pendalaman dan percepatan penyelesaian PP tersebut.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar membenarkan bahwa aturan ini ditargetkan rampung akhir bulan ini. Nantinya, diharapkan aturan ini bisa terlaksana dengan baik dan nantinya memberikan keuntungan.
"Sekarang kita sedang menyusun PP baru tentang Perpajakan Gross Split yang treatment-nya sama seperti PP 79 tahun 2010 dan ini sedang ditunggu para KKKS yang berminat terhadap blok-blok yang kita tawarkan. Tentu semua berharap akhir bulan ini bisa dikeluarkan," kata Arcandra, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Migas, di Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
Baca: Arcandra Edukasi Skema Gross Split ke Mahasiswa
Arcandra menambahkan, pembahasan rancangan aturan dilakukan dilakukan secara intensif dan rencananya pekan depan akan dilakukan konsinyering dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga Kementerian Keuangan. Aturan ini juga untuk memberikan kepastian kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan menggunakan skema gross split.
"Yang kita respons aturan ini berdasarkan masukan dari (penawaran) wilayah kerja. Salah satunya karena ini gross split, aturan perpajakannya katanya (KKKS) belum jelas. Kalau aturan ini sudah keluar, itu yang diharapkan (KKKS)," jelas dia.
Ahli bidang migas lepas pantai ini mengharapkan aturan yang berlaku dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 sebagai revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 dapat diberlakukan juga pada skema bagi hasil gross split. Misalnya pemberian insentif perpajakan pada masa eksplorasi seperti pembebasan pemungutan bea masuk, atau impor barang yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan.
"Pengurangan PBB 100 persen dari PBB Migas yang terutang dalam masa SPPT selama eksplorasi. Yang kita harapkan ini (juga) berlaku di gross split," pungkas dia.
(ABD)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelangkan kembali wilayah kerja migas (WK Migas) yang tidak laku pada Jan…
Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang perpajakan gross split sudah diteken Preside…
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai peraturan pembagian hasil migas (PSC) gross split tidak ada…
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut penerapan skema gross split masih harus menunggu kepastian dari Peratur…
Selain air putih, ada beberapa minuman lain yang baik diminum untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.
Menurut American Diabetes Association, penyandang diabetes dianjurkan mengonsumsi minuman nol …
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara tersirat menyatakan akan mengkaji kebijakan harga premium yang dipaksa un…
Namun Kementerian ESDM belum menerima surat pengajuan perpanjangan IUPK sementara dari Freeport.
Pertamina mencatat selama mudik Lebaran dari 31 Mei hingga 22 Juni 2018, terdapat peningkatan penggunaan BBM sebesar 25 persen di …
Kementerian ESDM memiliki waktu 10 hari untuk mengkaji usulan perubahan harga yang diajukan Vivo.
Setelah PT Total E&P Indonesie menyatakan tidak berminat lagi bermitra dengan Pertamina di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Per…
PT Pertamina (Persero) siap menjual elpiji tiga kilogram (kg) nonsubsidi pada 1 Juli 2018.
PT Freeport Indonesia menyatakan sudah mengajukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara.
Induk holding BUMN tambang, PT Inalum (Persero) merasa hasil valuasi divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia sekit…
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar halalbihalal di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, …
PT Pertamina (Persero) menyatakan masa cuti bersama 11-20 Juni 2018 telah mendorong melonjaknya permintaan avtur secara nasional h…
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyayangkan rencana karyawan dan pilot yang tergabung dalam …
