Aturan Perpajakan Gross Split Terbit Akhir Bulan

Annisa ayu artanti    •    Senin, 10 Jul 2017 06:51 WIB
skema gross split
Aturan Perpajakan <i>Gross Split</i> Terbit Akhir Bulan
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perpajakan menyusul penerapan bagi hasil migas dengan skema gross split. Sejauh ini, pemerintah terus melakukan pendalaman dan percepatan penyelesaian PP tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar membenarkan bahwa aturan ini ditargetkan rampung akhir bulan ini. Nantinya, diharapkan aturan ini bisa terlaksana dengan baik dan nantinya memberikan keuntungan.

"Sekarang kita sedang menyusun PP baru tentang Perpajakan Gross Split yang treatment-nya sama seperti PP 79 tahun 2010 dan ini sedang ditunggu para KKKS yang berminat terhadap blok-blok yang kita tawarkan. Tentu semua berharap akhir bulan ini bisa dikeluarkan," kata Arcandra, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Migas, di Jakarta, Senin 10 Juli 2017.

Baca: Arcandra Edukasi Skema Gross Split ke Mahasiswa

Arcandra menambahkan, pembahasan rancangan aturan dilakukan dilakukan secara intensif dan rencananya pekan depan akan dilakukan konsinyering dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga Kementerian Keuangan. Aturan ini juga untuk memberikan kepastian kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan menggunakan skema gross split.



"Yang kita respons aturan ini berdasarkan masukan dari (penawaran) wilayah kerja. Salah satunya karena ini gross split, aturan perpajakannya katanya (KKKS) belum jelas. Kalau aturan ini sudah keluar, itu yang diharapkan (KKKS)," jelas dia.

Ahli bidang migas lepas pantai ini mengharapkan aturan yang berlaku dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 sebagai revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 dapat diberlakukan juga pada skema bagi hasil gross split. Misalnya pemberian insentif perpajakan pada masa eksplorasi seperti pembebasan pemungutan bea masuk, atau impor barang yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan.

"Pengurangan PBB 100 persen dari PBB Migas yang terutang dalam masa SPPT selama eksplorasi. Yang kita harapkan ini (juga) berlaku di gross split," pungkas dia.

 


(ABD)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

3 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA