Syarat Menjadi Sub Penyalur BBM

Faisal Abdalla    •    Rabu, 10 Oct 2018 21:13 WIB
bph migasbbm satu harga
Syarat Menjadi Sub Penyalur BBM
Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Swissbel Hotel Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Rabu, 10 Oktober 2018. Medcom.id/Faisal Abdalla.

Merauke: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyosialisasikan impelementasi subpenyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Merauke, Papua. Kehadiran sub penyalur diharapkan akan mampu mempercepat implementasi BBM satu harga secara nasional.

Kepala Subdirektorat Pengaturan BBM BPH Migas I Ketut Gede Aryawan mengatakan sub penyalur BBM merupakan perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu di daerah yang tidak terdapat penyalur BBM. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi sub penyalur BBM. 

"Ada 2 tahapan besar (untuk jadi sub penyalur BBM), pertama tahapan sebelum impelementasi sub penyalur dan kedua tahapan persyaratan untuk menjadi sub penyalur," kata Ketut dalam acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Swissbel Hotel Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Rabu, 10 Oktober 2018. 

Tahapan awal, kepala daerah setempat membentuk tim yang bertugas untuk menunjuk sub penyalur BBM. Setelah itu, bupati atau wali kota juga menentukan besaran ongkos dari penyalur ke sub penyalur serta menentukan standarisasi teknis peralatan sub penyalur. 

"Ongkos ditentukan Pemda, bukan BPH Migas bukan Pertamina karena yang tahu kondisi daerah setempat itu Bupati," tambah Ketut. 

Pihak yang ditunjuk sebagai sub penyalur sendiri harus memiliki kriteria yang ditentukan. Kriteria paling dasar mereka harus berpengalaman mengelola kegiatan usaha atau unit usaha. 

Lokasi yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat sub penyalur harus memenuhi standar Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL) dan megantongi izin lokasi dari pemda. Lokasi sub penyalur BBM juga harus aman dari jangkauan sumber api yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 

"Lokasi sub penyalur paling tidak berjarak 5 kilometer dari Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), atau 10 kilometer dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya. 

Ketut mengatakan sub penyalur BBM juga harus memiliki tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas maksimal 3.000 liter serta memiliki atau menguasai alat angkut dan peralatan penyaluran BBM sesuai standar teknis dan K3LL. 

Lebih lanjut, bagi pihak yang ingin menjadi subpenyalur juga harus mendata konsumen yang nantinya akan disalurkan BBM. "Jadi tidak boleh mau jadi sub penyalur, tetapi kosnumennya dia tidak tahu siapa, karena konsumen sub penyalur ini merupakan konsumen yang diwakili, bedanya di situ. Data konsumen harus jelas," tukasnya. 

Ketut berharap banyak masyarakat yang megnajukan diri sebagai sub penyalur. Karena, selain mempercepat implementasi BBM satu harga, sub penyalur juga berperan menyalurkan BBM ke daerah yang belum terjangkau.

"Harapan kami, dengan makin banyaknya sub penyalur, harga BBM di tanah Papua dapat dikendalikan. Kalau di penyalur wajib satu harga, kalau di tingkat sub penyalur, harga BBM satu harga ditambah ongkos angkut, artinya harganya dikendalikan Pemda," pungkas Ketut. 



(DRI)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

2 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA