Rencana Pembangunan PLTN Butuh Studi Matang

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 11 May 2018 15:12 WIB
pembangkit listriknuklir
Rencana Pembangunan PLTN Butuh Studi Matang
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. (Foto: MI/Susanto)

Jakarta: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menilai wacana penggunaan bahan bakar nuklir dalam mengatasi kebutuhan listrik Indonesia butuh studi yang matang. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya teknis, tetapi juga aspek lainnya seperti sosial dan ekonomi masyarakat.

Purnomo menjelaskan, salah satu yang disorot adalah penerimaan publik (public acceptance) yang masih menjadi kendala dalam membangun PLTN. Sebelumnya, pemerintah berencana membangu PLTN di Gunung Muria namun ditolak, terlebih lagi pasca gempa Fukushima sebaiknya kehati-hatian dan studi komprehensif menjadi pijakan utama pemerintah untuk memutuskan langkah selanjutnya.

"Hati-hati. Jangan lupa, acceptability itu penting. Suara rakyat suara Tuhan. Dulu Dirjen kita dikejar-kejar sama masyarakat Muria dan ternyata Gunung Muria sering terjadi gempa. Akhirnya, diputuskan dibatalkan," kata dia dalam seminar 'Implementasi Kebijakan Energi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Nasional' dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat 11 Mei 2018.

Terkait wacana pembangunan PLTN di Lombok NTB, Purnomo mengingatkan jangan tergesa-gesa. Posisi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai opsi terakhir juga penting dipegang. Pemerintah perlu melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat yang nantinya akan memanfaatkan atau terdampak proyek tersebut.

"Peran serta masyarakat menjadi kunci bagi penerimaan kebijakan energi ke depan. Belajar dari pengalaman, bikin tim untuk FGD. Dari sisi kebijakan melihat posisi nuklir dalam KEN yang ujung-ujungnya sosialisasi kembali dengan masyarakat," jelas dia.

Sementara itu, pembangunan PLTN tidak akan dilakukan hingga 2050 mengingat PLTN adalah pilihan terakhir dalam rencana umum energy nasional (RUEN). Menurut Sekjen Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman, Indonesia harus memaksimalkan berbagai potensi energi terbarukan yang dimiliki sebelum membangun PLTN.

"PLTN memang pilihan terakhir, kita maksimumkan dulu potensi energi terbarukan yang kita miliki. Dan di seluruh Indonesia tidak ada sampai 2050. Biaya pembangkitan nuklir per kwh itu termasuk mahal. Apalagi ditambahi biaya-biaya resiko kecelakaan, tambah membengkak dia" kata Saleh.

Dirinya menambahkan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang banyak misalnya tenaga matahari dan angin yang belum dimanfaatkan sebesar-besarnya. Terlebih lagi biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi terbarukan lebih murah dibandingkan dengan energi nuklir.

"Secara pribadi, saya sangat mendukung penggunaan energi terbarukan dan mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan energi terbarukan, selain minim risiko juga lebih murah daripada nuklir. Tren harga energi terbarukan semakin menurun, tren nuklir semakin tahun semakin naik" pungkasnya.

 


(AHL)


BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

1 day Ago

Menteri BUMN Rini M Soemarno menyatakan perusahaan milik negara di Indonesia siap bersinergi me…

BERITA LAINNYA