Setoran Dividen Freeport jadi Pertimbangan Pemerintah Perpanjang IUPK Sementara

Desi Angriani    •    Selasa, 09 Jan 2018 17:29 WIB
freeport
Setoran Dividen Freeport jadi Pertimbangan Pemerintah Perpanjang IUPK Sementara
Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN).

Jakarta: Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah memiliki banyak pertimbangan dalam memperpanjang status IUPK sementara PT Freeport Indonesia hingga Juni 2018.

Pertama terkait kepastian penerimaan bea ekspor dan pajak. Besarnya kebutuhan penerimaan pajak 2018 bisa ditambal lewat setoran dividen Freeport. Pada 2017 saja, setoran Freeport dari dividen bisa mencapai Rp1,4 triliun.

"Target penerimaan pajak 2018 cukup ambisius yakni Rp1.618 triliun atau naik lebih dari sembilan persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Dengan besarnya kebutuhan penerimaan pajak tersebut,  pemerintah butuh setoran dividen Freeport," kata Bhima saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.

Kedua adalah faktor tekanan politik keamanan yang dilancarkan oleh pihak Freeport. Sejak negosiasi, kata Bhima, Freeport telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setidaknya kepada 4.000 orang dan menyebabkan kegaduhan di Timika.

Namun demikian, Bhima mengkhawatirkan iklim investasi bisa terganggu karena investor asing di bidang pertambangan melihat Pemerintah memberi terlalu banyak fasilitas khusus pada Freeport. Sebab sebagian pihak menganggap langkah perpanjangan IUPK sementara tersebut bentuk keberpihakan pemerintah pada Freeport.

"Pemerintah terlalu banyak pertimbangan dan tidak punya ketegasan. Itu saja masalahnya," imbuh Bhima.

Terkait renegosiasi, pemerintah diminta tegas terhadap Freeport. Poin kesepakatan yang ditawarkan seharusnya tak lagi dimentahkan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Jika terus berjalan alot, Bhima meyakini pemerintah dan Freeport belum akan mencapai kesepakatan final jelang masa perpanjangan IUPK berakhir pada Juni 2018.

"Pemerintah terlalu banyak pertimbangan dan tidak punya ketegasan. Itu saja masalahnya," tambahnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih menilai pemerintah seharusnya berpatokan kepada Undang-undang sehingga proses tawar yang tinggi oleh Freeport bisa dijatuhkan.

"Kita ikuti saja UU dan aturan yang ada," imbuh Eni.

Sebelumnya PT Freeport Indonesia kembali mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjelang akhir 2017. Semula status IUPK sementara akan berakhir pada 10 Januari 2018 kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2018.


(SAW)


Delegasi IMF Kembali Kunjungi Ikon Kota Denpasar

Delegasi IMF Kembali Kunjungi Ikon Kota Denpasar

18 hours Ago

Mereka mengapresiasi inovasi dan community based yang sukses terbentuk di Tukad Bindu, ya…

BERITA LAINNYA