6 Perusahaan Tambang akan Tingkatkan Penerimaan Negara USD20 Juta/Tahun

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 14 Mar 2018 18:53 WIB
tambangkementerian esdm
6 Perusahaan Tambang akan Tingkatkan Penerimaan Negara USD20 Juta/Tahun
Ilustrasi. (Foto: Antara/Yusran).

Jakarta: Penandatanganan amandemen Kontrak Karya (KK) enam perusahaan tambang akan berkontribusi terhadap penerimaan negara yang meningkat sebesar USD20 juta per tahun.

Penandatanganan amandemen ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B disesuaikan, kecuali terhadap penerimaan negara yang merupakan upaya peningkatan penerimaan negara

Mengutip laman Kementerian ESDM, Rabu, 14 Maret 2017, dengan ditandatanganinya enam amandemen Kontrak Karya ini, maka total Kontrak Karya yang telah diamandemen hingga saat ini adalah 28 Kontrak Karya.

Kontrak Karya yang menandatangani amandemen adalah satu Kontrak Karya generasi IV, tiga Kontrak Karya Generasi VI, dan dua Kontrak Karya Generasi VII. Keenam perusahaan tambang itu adalah PT Natarang Mining, PT Kalimantan Surya Kencana, PT Weda Bay Nickel, PT Mindoro Tiris Emas, PT Masmindo Dwi Area, dan PT Agincourt Resources.

Dalam melakukan renegosiasi amandemen kontrak, kedua belah pihak yaitu pemerintah dan perusahaan didasarkan kepada itikad baik, dan semangat untuk dapat menambah kontribusi bagi pembangunan nasional demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara garis besar terdapat enam isu strategis yang diamandemen yaitu wilayah perjanjian, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan begara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, serta kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

Terkait isu penerimaan negara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan untuk mendapatkan rumusan penerimaan negara yang sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu terdapat peningkatan Penerimaan Negara dan disepakati perusahaan. 

Ketentuan yang digunakan dalam amandemen Kontrak Karya ini adalah ketentuan keuangan secara prevailing. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penerimaan negara pada enam Kontrak Karya yang akan menandatangani naskah amandemen sore ini secara agregat telah meningkat sekitar USD20 juta per tahun, sehingga telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009.

 


(AHL)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA