Pemerintah Dorong Sumber Energi Mandiri

   •    Minggu, 06 Aug 2017 10:37 WIB
energi
Pemerintah Dorong Sumber Energi Mandiri
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (MI/Panca Syurkani).

Metrotvnews.com, Solo: Pemerintah mendorong keberadaan sumber energi mandiri di setiap daerah di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.

"Pada prinsipnya kami mendorong setiap daerah memanfaatkan energi primer. Sebagai contoh ada sungai dan tenaga surya yang bisa dimanfaatkan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Ignasius Jonan dikutip dari Antara, Minggu 6 Agustus 2017.

Mengenai tenaga surya ini, dikatakannya, masyarakat dapat memanfaatkan panel surya untuk kemudian mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk.
Selain itu, setiap daerah juga bisa memanfaatkan aliran sungai untuk menciptakan energi listrik.

"Dua ini kemungkinannya masih besar. Teknologi tersedia dan biaya relatif terjangkau. Selain itu, masyarakat juga mulai bisa memanfaatkan sampah atau potongan kayu untuk dijadikan sebagai energi listrik," katanya.

Mengenai teknologi angin untuk menciptakan energi listrik, dikatakannya, tidak semua daerah bisa melakukannya. Menurut dia, saat ini hal tersebut masih tergantung dari kekuatan angin. Dia mengatakan kekuatan angin yang besar bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik.

"Tetapi kalau teknologi berkembang terus, harga bisa lebih murah. Kekuatan angin tidak perlu besar, cukup angin semilir mudah-mudahan nanti bisa," pungkas dia.

Sementara itu, mengenai eksplorasi Panas bumi di Gunung Lawu yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikatakannya, saat ini pengelolaannya sudah dikembalikan pada pemerintah.

"Sebelumnya wilayah kerja panas bumi dikelola oleh perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan belum melakukan produksi. Belakangan entah karena faktor keuangan atau kemampuan teknologi akhirnya berhenti. Sekarang sudah dikembalikan pada pemerintah. Ke depan antara akan kami lelang atau tugaskan ke PLN agar dikerjakan secara optimal," jelas dia.

Mengenai reaksi yang muncul dari masyarakat, menurut dia akan diantisipasi melalui upaya sosialisasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai manfaat yang bisa diperoleh masyarakat. "Amdalnya kan jalan, nanti dampaknya apa masyarakat juga harus tahu," pungkas dia.


(SAW)