Masyarakat Adat Papua Minta Dilibatkan dalam Perundingan Divestasi Freeport

Annisa ayu artanti    •    Senin, 04 Sep 2017 16:54 WIB
freeport
Masyarakat Adat Papua Minta Dilibatkan dalam Perundingan Divestasi Freeport
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme ketika berkunjung ke kementerian ESDM. MTVN/Annisa ayu artanti.

Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat adat Papua meminta untuk dilibatkan dalam perundingan divestasi PT Freeport Indonesia.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme, Odizeus Beanal mengatakan, setelah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, pemerintah memperbolehkan masyarakat adat terlibat dalam perundingan divestasi.

"Kami berharap ikut terlibat dalam kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat. Nah itu yang kami datang dan bicara dengan Pak Menteri. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan," kata Odizeus saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 4 September 2017.

Odizeus menjelaskan, pertemuan dengan Jonan membahas terkait dengan hak milik tanah suku-suku di Papua. Masyarakat adat sebagai pemilik tanah meminta wujud nyata dari kedaulatan pemilik tanah kepada Freeport dan Jonan setuju memfasilitasinya. 

"Pak menteri menyetujui untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, Freeport dan juga pemerintah," ucap dia.

Namun, ketika ditanya dalam bentuk apa kedaulatan atas tanah tersebut, Odizeus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia mencontohkan bisa memasukannya dalam bagian divestasi.

"Apakah nanti saham atau bagi hasil dari laba kotor seperti yang sekarang, itu nanti merupakan hasil dari perundingan yang dimaksud," imbuh dia.

Selain masyarakat Amungme, Odizeus menambahkan masyarakat suku Komoro juga berhak mendapatkan hak ulayat? tersebut. Sebab Amungme dan Komoro adalah suku yang terkena dampak langsung dari kegiatan tambang Freeport. Suku Amungme adalah suku yang berada di gunung dan Komoro adalah suku yang berada di pesisir pantai.

Lebih lanjut, Perwakilan Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, John Gobai menambahkan, selama ini masyarakat hanya mendapatkan dana sekitar Rp1 triliun untuk kegiatan CSR. Menurutnya, dana CSR tersebut tidak bisa mewakili hak masyarakat adat.

"Kami meminta hak kami, gunung kami sudah habis dan apa kira-kira yang harus kami dapat. Dengan keputusan yang sudah ada kami pikir pemerintah sudah memiliki bargaining power yang baik dan kami ingin supaya pemilik wilayah dilibatkan dan kami jadi satu kesatuan. Jadi win-win solution," kata John.



(SAW)