Holding Migas Dinilai Tekan Duplikasi Pengelolaan Hilir Gas Bumi

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 06 Dec 2017 10:41 WIB
perusahaan gas negara (pgn)holding bumnholding migas
<i>Holding</i> Migas Dinilai Tekan Duplikasi Pengelolaan Hilir Gas Bumi
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan terus berkomitmen mendukung program pemerintah di sektor energi. Salah satunya adalah mendukung rencana pemerintah untuk merealisasikan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami berkeyakinan pembentukan holding BUMN dalam upaya melakukan konsolidasi pengelolaan gas bumi akan memberikan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat banyak," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Medcom, id, di Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN memiliki rencana untuk membentuk holding BUMN energi dengan PT Pertamina sebagai induk holding migas. Menurut Hutama, pada dasarnya PGN meyakini semangat pembentukan holding migas ini untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik.

"Pembentukan holding migas ini tentu sebagai salah satu cara menghindari duplikasi pengelolaan hilir gas bumi," ucap dia.

Saat ini, Pertamina memiliki anak usaha yang juga bergerak di bidang usaha gas bumi yakni PT Pertagas. Dengan holding ini, Pertagas akan dilebur ke PGN, kemudian PGN menjadi anak usaha dari PT Pertamina.

Hal tersebut dikatakannya lantaran merujuk pada skema yang pernah disampaikan oleh Kementerian BUMN dalam berbagai kesempatan. Menurut skema itu, saham seri B milik negara di PGN yang mencapai 57 persen akan dialihkan ke Pertamina. Sementara itu, 100 persen saham Pertagas akan dialihkan ke PGN.

PGN melihat penyatuan Pertagas ke PGN ini akan menjadikan satu entitas yang solid untuk mendukung pengelolaan energi nasional. "Selain dapat mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi, penyatuan ini dapat mencapai distribusi gas yang lebih merata," jelas dia.

Meski demikian, sebagai perusahaan milik negara sekaligus perusahaan publik yang tunduk terhadap peraturan OJK dan juga harus bertanggung jawab kepada pemegang saham minoritas, PGN menunggu proses yang masih berlangsung di pemerintah.

"Saat ini kami masih menunggu arahan dan terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian BUMN terkait rencana PGN ke depan," tutup dia.


(ABD)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA