Legislator Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA Sektor Migas

M Studio    •    Kamis, 08 Mar 2018 16:53 WIB
berita dpr
Legislator Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA Sektor Migas
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar (Foto:Dok)

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Rofi menilai, kebijakan tersebut seolah menegaskan usaha pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dari sisi sumber daya manusia (SDM). 

Politisi PKS ini mengaku kecewa dengan dicabutnya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 31/2013, bahkan dirinya meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang kebijakan tersebut. 

"Permen 31/2013 sangat jelas mengatur bagaimana mengatur syarat ketat untuk mempekerjakan TKA di bidang Migas. Kalau dicabut, ini sama saja membiarkan memudahkan hadirnya pekerja asing dan menyingkirkan pekerja dalam negeri," ujar Rofi' Munawar dalam siaran pers.

Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Dalihnya, penghapusan dilakukan guna mempermudah prosedur masuknya TKA ke Indonesia dan mendukung masuknya investasi.

Rofi menjelaskan sejatinya kebijakan memberi kemudahan kepada TKA secara garis besar berasal dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Menko Ekuin) dengan alasan mendorong arus besar investasi masuk. Demikian pula  dengan alasan yang sama Kementerian ESDM memangkas regulasi terkait TKA. Padahal kebijakan tersebut secara nyata hanya akan menyingkirkan pekerja lokal. 

"Penghapusan regulasi pengetatan TKA di sektor migas merupakan bentuk proses liberalisasi sektor migas yang sangat mengkhawatirkan dan miskin pembelaan terhadap pekerja lokal," tegasnya. 

Seharusnya, lanjut Rofi, Menteri ESDM Ignasius Jonan mempersiapkan permen baru yang lebih memperketat syarat masuknya TKA. 

"Yang saya cermati dari peraturan dan pemberitaan yang ada, Permen itu dicabut dan tidak ada penggantinya. Ini jelas membiarkan kehadiran TKA yang mengelola kekayaan alam yang seharusnya dinikmati oleh masyaralat termasuk kesempatan bekerja. Dan saya juga akan mengusulkan hal ini untuk dipertanyakan jika nanti ada pertemuan dengan Kementerian ESDM," kata dia.

Daripada memangkas regulasi TKA, ada baiknya pemerintah dalam mendorong investasi di sektor migas adalah dengan alih teknologi. Agar pada akhirnya berdampak positif terhadap tenaga lokal yang bekerja di sektor tersebut.


(ROS)


Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

3 hours Ago

Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepa…

BERITA LAINNYA