Keluar dari Blok East Natuna, Exxon akan Serahkan Data ke Pemerintah

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 21 Jul 2017 18:24 WIB
blok natuna
Keluar dari Blok East Natuna, Exxon akan Serahkan Data ke Pemerintah
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keluarnya ExxonMobil dari konsorsium Blok East Natuna sudah dibicarakan baik-baik. ExxonMobil pun akan meberikan data-data terkait blok tersebut kepada pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, yang melatarbelakangi perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu sampai tidak berminat di blok tersebut karena hasil evaluasi pengembangan blok. Dari 1970-an sampai dengan 2016, pengembangan blok East Natuna dinilai tidak jelas. Selama puluhan tahun itu tidak menuai progres pengembangan.

Akhirnya pada 2016, pemerintah meminta penjelasan mengenai pengembangan East Natuna kepada kontraktor yang sudah berpuluhan tahun mengelola blok tersebut yakni ExxonMobil.

Sementara itu juga pemerintah mempertegas pembagian (split) antara kontraktor dan pemerintah yang mana pada pembagian sebelumnya 100 persen kontraktor dan nol persen pemerintah. Pemerintah hanya mendapat pajak 40 persen.

Adapun pembagian participating interest antarkontraktor adalah ExxonMobil 42,5 persen, Pertamina 42,5 persen dan perusahaan migas asal Thailand, PTT EP 15 persen. Ketiganya menjadi konsorsium yang dipimpin oleh Pertamina. Kemudian di awal 2017, pemerintah menginginkan proyek ini segera dikerjakan. Pemerintah pun meminta kajian (Technology Market Review/TMR).

"Kemudian di awal tahun pemerintah inginnya proyek ini segera dikerjakan. Sebelum itu diminta lakukan TMR," kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Sebelum TMR, Arcandra melanjutkan seharusnya ada kontrak yang ditandatangani karena menyangkut PSC. Apakah masih pembagian 100 persen kontraktor dan nol persen. Hal itu kembali dinegosiasikan oleh Pertamina dan ExxonMobil.

"Singkat cerita negosiasi kembali pada term bahwa pemerintah nol, kontraktor 100 persen, termasuk Pertamina. Pemerintah dapat pajak yang kira-kira 40 persen. Kemudian kita kirim surat yang menegaskan bahwa kita kembalikan blok ini ke Pertamina," imbuh dia.

"Jadi jalan yang ditempuh adalah negosiasi tidak konfrontasi, ini positif, kita bekerja dengan baik dengan Exxon," ungkap dia.

Arcandra pun menambahkan, meskipun sudah tidak lagi di East Natuna, ExxonMobil menawarkan teknologi untuk pemisahan Karbon Dioksida (CO2) yang selama ini menjadi kendala utama pengembangan blok tersebut. ExxonMobil juga akan menyerahkan data-data terkait blok tersebut kepada pemerintah.

"Mereka janji data-data mereka sejak 1970an akan dikembalikan ke pemerintah. Ini lompatan besar kau tengok history ke belakang. Jadi ini momentum kita untuk membangun," tutup dia.


(AHL)