Pemerintah Kaji Syarat & Ketentuan Wilayah Kerja Migas Terminasi

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 05 May 2017 15:31 WIB
migaspertamina
Pemerintah Kaji Syarat & Ketentuan Wilayah Kerja Migas Terminasi
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sedang membahas syarat dan ketentuan (term and conditions) delapan wilayah kerja migas terminasi yang akan ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menuturkan, dalam mengoperasikan wilayah kerja migas, pasti terdapat angka keekonomian agar operasinya bisa berjalan lancar. Keekonomian tersebut yang masuk dalam pembahasan syarat dan ketentuannya siang ini.

"Rapat wilayah? terminasi, delapan ini lagi bicara term of condition-nya diterminasi yang tahun ini," kata Wirat di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.

Baca: Pertamina Incar Blok Terminasi

Wirat menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat produksi minyak dan gas bumi sampai berakhirnya masa kontrak kerja sama.

Jika habis masa kontrak dan wilayah kerja migas ditugaskan kepada kontraktor baru, maka kontraktor baru akan menanggung sisa biaya investasi yang belum dikembalikan secara proporsional sesuai dengan besaran participating interest. Hal itu juga masuk dalam pembahasan.

Baca: Pemerintah Tugaskan Pertamina Kelola 8 Wilayah Kerja Terminasi

"Iya, kan kita minta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sekarang jalankan yang akan menjalani wajib menjaga tingkat produksi mereka harus investasi. Nah investasi itu nanti diganti oleh Pertamina," jelas dia.

Lebih lanjut, Wirat mengungkapkan seharusnya aturan baru ini sudah dipahami oleh Pertamina. Sesuai dengan aturan itu, Pertamina harus bersedia mengganti biaya investasi yang dikeluarkan operator sebelumnya.

"Harus ‎kan Permennya sudah ada, wajib. Sudah dibahas kepala BKPM dan Menteri Keuangan kan," pungkas dia.


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

5 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA