Rapat Kerja Asumsi Sektor Energi Komisi VII-KESDM Deadlock

Husen Miftahudin    •    Jumat, 07 Sep 2018 07:46 WIB
kementerian esdmrapbn 2019
Rapat Kerja Asumsi Sektor Energi Komisi VII-KESDM <i>Deadlock</i>
Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Setkab)

Jakarta: Rapat kerja (raker) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI mengalami kebuntuan atau deadlock. Sejumlah anggota mempertanyakan data-data yang dijabarkan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait asumsi makro sektor energi, utamanya soal neraca minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian menganggap data soal neraca sektor migas yang dijelaskan Jonan tidak logis. Pasalnya, neraca sektor migas didapatkan dari penambahan penerimaan negara dengan ekspor Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) non pemerintah dikurangi impor.

"Mana ada hasil ekspor non pemerintah ditambah penerimaan negara lalu dikurangi impor?," ketus Ramson, di uang rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 September 2018.

Sementara itu, Anggota Komisi VII Muhammad Nasir, dari Fraksi Partai Demokrat turut mengomentari penjelasan Jonan. Dia mengatakan anggota dewan yang menghadiri rapat tak mendapatkan data yang dijelaskan oleh Menteri ESDM soal lifting minyak.

"Datanya harus disiapkan Pak menurut saya, jadi kita membahasnya itu gamblang. Kalau saya enggak setuju, ya kita coret saja. Kalau kita enggak ada datanya, Bapak ngomong, ini seperti radio rusak jadinya. Kita enggak nyambung, yang Bapak sampaikan enggak jelas," tutur dia.

Bahkan anggota dewan yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebut Jonan gagal menjelaskan asumsi makro sektor energi. Dia menyoroti soal biaya operasi (cost recovery) yang dikeluarkan KKKS yang tidak menghitung pelemahan rupiah yang terjadi saat ini.

"Saya berani bilang Pak Menteri hari ini gagal. Perlu ada penjelasan yang cukup mendalam terkait cost recovery ini. Karena (tagihan cost recovery) ini lumayan cukup besar, kurang lebih dengan hitungan dolar kita hari ini berarti ada sekitar Rp150 triliun hingga Rp170 triliunan," beber Maman.

Jonan kemudian meminta Komisi VII mengagendakan rapat tersendiri dengan KKKS dan SKK Migas untuk membahas lifting migas secara detail. "Saya sangat menyarankan ini dibahas secara detail karena kami punya konsen besar sekali terhadap produksi minyak nasional," tegas Jonan.

Debat kusir yang terjadi hampir selama enam jam tersebut membuat Komisi VII dan Kementerian ESDM sepakat untuk kembali melanjutkan pembahasan asumsi makro sektor energi pada Senin, 10 September 2018.

"Kita melanjutkan rapat hari Senin jam 3 sore dan kami menungu bahan (dari Kementerian ESDM) segera didistribusikan ke anggota," tutup Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu.

 


(ABD)