Pasal Divestasi dalam RUU Minerba Dinilai Belum Komprehensif

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 12 Mar 2018 18:52 WIB
berita dpr
Pasal Divestasi dalam RUU Minerba Dinilai Belum Komprehensif
Anggota Badan Legislasi Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Foto: Dok. DPR

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara masih perlu penyempurnaan. Sebab, ada beberapa pasal yang dianggal belum komperhensif,

Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Legislasi Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Salah satu aturan yang belum komperhensif yaitu pasal divestasi.

"Divestasi dipertanyakan kapan dimulai? Divestasi mengacu pada rapat umum pemegang saham luar biasa. bukan UU yang mengatur, jadi mana kala pemegang saham tidak bersedia melakukan divestasi, sudah selesai," kata Rufinus melaui siaran pers, Senin, 12 Maret 2018.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menilai, jika dipaksakan sebuah undang undang berhimpitan dengan dengan rapat umum pemegang saham dalah bentuk  pemerkosaan terhadap lembaga. Dengan tegas, dia menyebut bahwa hal itu tidak diperbolehkan. 

"Apakah UU ini mengatur tentang norma itu atau tidak? Setiap hal-hal yang material harus melalui izin rapat umum pemegang saham," ungkap legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

Peraih gelar Doktor di Universitas Padjadjaran pada tahun 2007 menyebutkan beberapa kekurangan yang dimaksud, yaitu pada Pasal I angka 58 mengenai perubahan Pasal 122 diperlukan penjelasan pengusul terkait kapan dimulainya divestasi yang diwajibkan kepada badan usaha yang sahamnya dimiliki asing. Tak hanya itu, norma delegasi kewenangan yang mengatur lebih lanjut tentang mekanisme divestasi pun belum dibuat. 

Untuk diketahui, RUU Minerba merupakan salah satu rancangan aturan yang masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Dalam pembahasan kali ini, perubahan yang menjadi fokus Baleg yaitu aspek teknis, substantif dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.


(ROS)