Regulasi Baru EBT Dorong Pengusaha Berinvestasi

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 09 Sep 2017 17:23 WIB
energi terbarukan
Regulasi Baru EBT Dorong Pengusaha Berinvestasi
Dirut PLN Sofyan Basir. (FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi beberapa regulasi terkait pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).

Regulasi tersebut yakni Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017 (penyempurnan atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dan Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 (pengganti Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, mengatakan, kebijakan baru ini mendorong pengusaha untuk berinvestasi.

"Tahun ini kontrak pembangkit EBT meningkat sekali dibanding tahun lalu. Hampir 70 perusahaan yang menandatangani, karena sebelumnya masih ada dispute tentang harga. Sehingga perlu ada pemahaman pada pengembang bahwa harga ini merupakan harga sampai ke masyarakat, hal ini didukung oleh kebijakan Bapak Menteri yang mendukung iklim usaha yang baik," ujar Sofyan, seperti dikutip dalam laman Kementerian ESDM, Sabtu 9 September 2017.

PLN pada Jumat 8 September telah menandatangani 11 PJBL atau PPA pembangkit dari EBT dengan pengembang pembangkit tenaga listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), dengan total kapasitas 291,4 megawatt (mw).

Penandatangan PPA ini merupakan lanjutan penandatangan PPA pembangkit EBT yang dilakukan pada 2 Agustus 2017 dengan kapasitas 257,17 mw, sehingga total pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan yang telah menandatangani PPA adalah sebesar 548,57 mw(di luar kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi).

Hingga akhir 2017, kapasitas pembangkit EBT, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), diperkirakan mencapai 1.300 mw.

"Kapasitas pembangkit EBT, termasuk panas bumi sampai akhir 2017 mencapai 1.300 mw. Untuk 11 kontrak yang baru saja ditandatangani, total investasi mencapai Rp8 triliun," tutup Sofyan.

 


(AHL)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

18 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA