Energi Panas Bumi Baru Dimanfaatkan 5%

Husen Miftahudin    •    Kamis, 17 Aug 2017 17:45 WIB
panas bumigeo dipa energi
Energi Panas Bumi Baru Dimanfaatkan 5%
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Metrotvnews.com, Jakarta: Energi panas bumi yang cukup berpotensial untuk digarap lebih lanjut baru dimanfaatkan sebesar lima persen saja.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara paling kaya energi panas bumi karena terletak pada busur vulkanik. Total potensi energi panas bumi yang dimiliki Indonesia sebanyak 29.215 GWe.

"Panas bumi saat ini baru dimanfaatkan 5 persen, bayangkan saja 95 persen belum kita manfaatkan," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2017.

Agus sempat mengatakan jika panas bumi ibarat harta karun yang tak pernah dimanfaatkan. Menurut dia, Indonesia memiliki panas bumi dengan kapasitas 30.000 megawatt (mw). Sementara, yang dimanfaatkan baru sekitar 1.500 mw atau sekitar 5 persen.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah diminta segera mengatasi konflik yang menimpa badan usaha milik negara (BUMN) panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero). Bila dibiarkan, berpotensi merugikan negara.

"Pemerintah harus mengusut tuntas polemik dan aktor intelektual di balik kriminalisasi terhadap Geo Dipa," kata Koordinator LSM Barisan Rakyat Anti Kriminalisasi dan Kejahatan (BRAKK) Hans Suta Widhya.

Polemik ini jelas mengganggu pengembangan panas bumi di Tanah Air. Apalagi, Indonesia baru memanfaatkan panas bumi sebanyak lima persen dari potensi yang ada.

Adapun masalah yang menimpa Geo Dipa ini membuat potensi panas bumi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha yang diperkirakan mencapai 300 megawatt (mw) terancam tak akan tergarap maksimal. Ancaman ini sekaligus menghambat program pemerintah yang menggenjot pembangunan ketenagalistrikan 35.000 mw.

Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero) Heru Mardijarto mengatakan sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001.

"Sengketa ini telah menghambat berjalannya proyek pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW, yang merupakan proyek pemerintah yang merupakan juga aset negara dan obyek vital nasional," pungkas Heru.


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA