Pemerintah Diminta Lakukan Konversi Minyak Tanah ke Elpiji di NTB

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 25 Nov 2016 14:59 WIB
berita dprlpg satu harga
Pemerintah Diminta Lakukan Konversi Minyak Tanah ke Elpiji di NTB
(Foto:Antara/Yusuf Nugroho)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendesak pemerintah segera mengkonversi minyak tanah ke elpiji di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Konversi diharapkan mulai dilaksanakan pada 2017.

Kurtubi menyampaikan, konsumsi elpiji di Provinsi NTB ‎baru menyentuh Pulau Lombok. Sedangkan di daerah lain, seperti Pulau Sumbawa, masih menggunakan minyak tanah.

"Sebagai wakil rakyat NTB di Senayan, saya sudah minta pemerintah agar tahun 2017, konversi minyak tanah ke elpiji supaya dilaksanakan di Pulau Sumbawa di lima Kabupaten/Kota," kata Kurtubi kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Namun, Kurtubi mengakui perlu banyak persiapan untuk melakukan hal itu, di antaranya ketersediaan infrastruktur pendukung.

"Siapkan infrastruktur storage dan bootling elpiji berikut penyalur atau agen elpiji," ujar politikus NasDem itu.

Selanjutnya, kata Kurtubi, pem‎erintah perlu melakukan sosialisasi sehingga warga yang terbiasa menggunakan minyak tanah tidak gagap ketika beralih ke elpiji.

"Perlu sosialisasi cara memakai kompor elpiji yang aman," imbuhnya.

Selain itu, Kurtubi meminta pemerintah mendata jumlah masyarakat yang berhak menerima elpiji bersubsidi. Hal itu perlu dilakukan agar penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran.

"Diperlukan data akurat dan terbaru tentang nama dan alamat rumah tangga yang kurang mampu, yang berhak memeroleh subsidi elpiji," kata Kurtubi.

Pemerintah akan menerapkan elpiji satu harga di seluruh Indonesia. Namun, elpiji satu harga tersebut hanya akan diterapkan untuk pembelian subsidi 3 kilogram dengan menggunakan kartu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan, saat ini rencana elpiji satu harga sedang dibahas oleh pemerintah. Ia berharap bisa terlaksana secepatnya.‎

"Sedang dibahas. Karena dengan sistem ini berjalan, satu harga semua untuk yang mendapat subsidi," kata Wiratmaja, dalam diskusi energi kita di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.


(ROS)