Penerbitan IUPK Sementara Melanggar UU

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 01 Feb 2017 16:43 WIB
pertambangan dan energi
Penerbitan IUPK Sementara Melanggar UU
Illustrasi. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melanggar hukum jika menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso mengatakan, penerbitan IUPK jelas melanggar hukum. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara tidak mengenal IUPK sementara.

Budi mewaspadai agar IUPK sementara tidak dijadikan jaminan untuk IUPK sebenarnya. Jika demikan, pemerintah dinilai tunduk terhadap PT Freeport Indonesia.

"Tidak ada IUPK Sementara. Pemerintah harus hati-hati jangan sampai IUPK sementara bisa menjadi jaminan IUPK yang sesungguhnya," kata Budi kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Hal itu ditegaskan Budi karena tidak mau kejadian masa lalu terulang. Dia mengingatkan kejadian saat Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan nota kesepahaman (Momerendum of Understanding/MoU) yang sudah mengikat.

"Jangan sampai pemerintah terjebak seperti Zaman SBY yang menerbitkan MoU yang sudah menjadi bagian yang mengingat," ucap Budi.

Hal senada juga dilontarkan Pengamat Hukum Sumber Daya Alam, Ahmad Redi. Ia mengatakan, penerbitan IUPK termasuk dalam penyimpangan Undang-Undang Minerba.

"Pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa pemberian IUPK sementara merupakan bentuk diskresi pemerintah. Menurut UU 30/2014 ttg adminitrasi pemerintahan, pemberian diskresi dilarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diskresi harus dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik," jelas Ahmad.

Penerbitan IUPK sementara ini dinilai sebagai cara pemerintah demi mengakomodir keinginan Freeport yang pada waktu lalu meminta jaminan hukum dan fiskal, serta ancaman pemangkasan karyawan dan menurunkan produksi.

"Hal ini menunjukan Pemerintah berupaya mengakomodir kepentiganan PTFI meskipun pemerintah menabrak berbagai UU. Pemerintah seolah di bawah kendali PTFI dan bersikap lemah," pungkas Ahmad Redi.


(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA