Banggar Pertanyakan Keakuratan Pemberian Subsidi Listrik

Gervin Nathaniel Purba    •    Senin, 19 Sep 2016 15:47 WIB
berita dpr
Banggar Pertanyakan Keakuratan Pemberian Subsidi Listrik
Banggar DPR menilai subsidi listrik belum tepat sasaran (Foto:Antara/Nova Wahyudi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan sasaran subsidi listrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini, Banggar menilai subsidi listrik belum tepat sasaran.

"Subsidi tahun kemarin sudah masuk dalam kesimpulan dan ternyata 2016 tidak jalan," ujar Wakil Ketua Banggar Said Abdullah, saat rapat kerja bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

Said mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang berhak menerima subsidi PLN itu hanya 24,5 juta rumah tangga sasaran. Sedangkan, data dari Dirjen Ketenagalistrikan ESDM yang menerima subsidi sebanyak 45 juta rumah tangga sasaran.

Melihat data tersebut, politikus PDIP itu mempertanyakan data dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dengan membaca data tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang miskin di Indonesia masih banyak. Padahal, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia sudah turun.

"Artinya di republik ini, orang miskin hampir 180 juta orang. Survei terakhir BPS, tingkat kemiskinan turun 580 ribu orang pada maret 2015 sampe Maret 2016, disebutkan hanya 28 juta poin," katanya.

Oleh sebab itu, Said meminta kepada pihak Dirjen Ketenagalistrikan ESDM untuk memberikan data jumlah penerima subsidi listrik 450 watt dan 900 watt secara akurat.

"Kami ingin kali ini serius betul PLN dan Dirjen Ketenagalistrikan berikan paparan detail berapa rumah tangga yang 450 watt, berapa rumah tangga yang 900 watt, berapa yang double 450 watt, dan berapa rumah tangga double 900 watt itu," jelasnya.

Selain itu, Said juga menanyakan keakuratan pemberian subsidi tabung gas LPG tiga kilogram (kg). Menurutnya, banyak tabung gas LPG tiga kg dijual di dalam mal, padahal seharusnya barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan.

"Tidak boleh dijual di pasaran, akan tetapi fakta di mal bisa beli LPG tiga kg. Padahal itu subsidi, by name by address,  tapi jual di pasar bebas," ujar Said.


(ROS)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA