Pertamina Hengkang dari Proyek LNG Kalla Group di Bojonegara

Suci Sedya Utami    •    Senin, 09 Jul 2018 23:03 WIB
pertamina
Pertamina Hengkang dari Proyek LNG Kalla Group di Bojonegara
Pertamina MI SAFIR MAKKI.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menghentikan proyek terminal regasifikasi penampungan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) di Bojonegara, Serang, Banten yang digagas PT Bumi Sarana Migas (BSM) anak usaha Kalla Group.

Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan diberhentikannya proyek tersebut ditenggarai oleh kebutuhan gas yang menurun sehingga terutama yang berasal dari kebutuhan listrik untuk pembangkit.

Target kebutuhan gas yang dibidik sebelumnya sebesar 500 MMSFCD namun yang terserap hanya 50 MMBTU sehingga secara bisnis tidak layak. Namun Nicke bilang tidak ada kerugian yang disebabkan oleh proyek tersebut sehingga dihentikan.

'"Hari ini kita tidak lanjutkan karena belum feasible untuk dilanjutkan. Waktu itu demand gas turun sehingga tidak feasible seara bisnis," kata Nicke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir mengatakan pihaknya lebih banyak menggunakan batu bara sebagai bahan dasar pembangkit. Sementara penggunaan gas di semester I masih di bawah 20 persen dari target.

Mantan Direktur Utama BRI ini mengatakan hal tersebut dalam rangka menjalankan policy energy mixed yaitu dengan menggeser penggunaan biaya mahal ke energi yang lebih efisien.

"Misalnya gini, sekarang kan BBM naik, gas juga naik, kita cari alternatif yang lebih murah, karena jalur transmisi sudah terhubung, jadi kita bisa geser-geser, mana yang mahal, gas kita kurangi, terus dipasok dari PLTU. Begitu mainnya," tutur Sofyan.

Penghentian tersebut pun dilaporkan dan dikonsultasikan pada  Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron mengatakan pihaknya meminta perseroan menghitung ulang jika ada permintaan meningkat dan menjadi opportunity.

"Sampai saat ini dinyatakan batal proyek itu tidak jalan. Tadi kami tanya ada kerugian negara, itu hanya b to b,  Pertamina kan rencana diberikan saham 20 persen, ada perusahaan dalam negeri 45 persen, dan perusahaan asing Tokyo gas dan Mitsui ada 35 persen. Jadi ini baru kepada tahap rencana sehingga mungkin ya kerugian administratif dan studi kelayakan belum sampai infrastruktur," tutur Herman.

Terkait masalah rekaman antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir, Herman mengatakan hal tersebut sudah clear. Rekaman ini awalnya diduga mengandung praktik "bagi-bagi fee proyek".

Dalam rekaman PLN meminta 30 persen saham di proyek terminal LNG itu kepada Menteri BUMN atau minimal 15 persen. Akan tetapi, PLN hanya memperoleh 7,5 persen. Keputusan itu tidak bisa diterima PLN dan akhirnya memilih mundur dari proyek tersebut termasuk menjadi pembeli gas.

Istilah "bagi-bagi fee" pun dibantah oleh Sofyan. Menurut Sofyan percakapan itu terjadi pada 2016. Saat itu, sebenarnya orang nomor satu di PLN itu meminta saham di proyek tersebut. Pertimbangannya adalah PLN merupakan pembeli gas dari terminal penampungan LNG itu. Bahkan perusahaan listrik itu akan menyerap 60 persen gas hasil produksi di fasilitas tersebut. Dengan memiliki saham di proyek tersebut, PLN akan tahu nilai investasinya dan harga pokok gas yang akan diserapnya.

"Clear saya kira itu, percakapan itu laporan dirut PLN kepada menteri bumn. Memang dalam skema proyek itu PLN tidak diberikan penyertaan saham, karena disitu hanya dicantumkan Pertamina 20 persen, sehingga PLN kalau memang dijadikan offtaker ya meminta saham dong. Supaya secara jangka panjang PLN memiliki  penyertaan atau sharing di perusahaan itu," jelas Herman.


(SAW)


Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

3 hours Ago

Perang dagang yang kini tengah berkecamuk antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok secara langs…

BERITA LAINNYA