Pemerintah Masih Enggan Merinci Mekanisme IUPK Sementara

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 02 Feb 2017 11:50 WIB
ekspor minerbaminerbafreeport
Pemerintah Masih Enggan Merinci Mekanisme IUPK Sementara
Gedung Kementerian ESDM (Foto: MTVN/Ilham Wibowo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah belum mau bicara secara tegas dan rinci terkait rencana penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara. Hal itu tentu disayangkan dan diharapkan pemerintah segera memberikan kejelasan agar tidak ada informasi yang simpang siur.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot mengaku belum mau membicarakan hal tersebut lebih dalam. Hal itu dilakukan meski Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan penerbitan IUPK sementara.

Adapun penerbitan IUPK sementara itu agar PT Freeport Indonesia bisa mengekspor konsentrat tembaga kembali. "Saya tidak mau bicara IUPK sementara, karena itu belum. Jadi tidak usah dibicarakan," tegas Bambang, di Kantor Ditjen Minerba, Jalan Prof Soepomo, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Baca: Pemerintah Upayakan Kompensasi Aturan Relaksasi Mineral

Bambang mengakui sampai saat ini belum ada perusahaan tambang yang mengajukan dokumen lengkap untuk perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, termasuk Freeport Indonesia yang sebelumnya menyatakan sudah berkomitmen akan mengubah statusnya.

"Belum (ada yang mengajukan). Ya karena belum bisa penuhi itu. Kan tidak mudah itu," ujar dia.

Dalam hal ini, perusahaan tambang memang harus memenuhi banyak persyaratan untuk mengantongi IUPK resmi. Bambang mengatakan, beberapa syarat tersebut di antaranya keharusan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), perusahaan tambang harus membuat pakta integritas, dan memenuhi PNBP.

Baca: Permudah Izin Eskpor Konsentrat, ESDM Bakal Keluarkan IUPK Sementara

"Satu, membangun smelter. Dua, membuat pakta integritas. Tiga, antara lain cadangannya harus di verifikasi. Empat, memenuhi PNBP. Lalu CnC. Banyak itu," jelas dia.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, syarat-syarat tersebut juga berkorelasi terhadap izin ekspor konsentrat. Jika dalam waktu enam bulan belum dilengkapi maka pemerintah siap mencabut izin ekspor konsentrat.

"Nanti setelah itu enam bulan kita periksa. Kalau sudah enam bulan diperiksa tidak ada kemajuan maka kita cabut ekspornya," tegas dia.

Baca: Menko Luhut: IUPK Sementara Tidak Melanggar Hukum

Sekadar informasi, alasan pemerintah membuat IUPK sementara adalah karena pembuatan IUPK permanen membutuhkan waktu lama. Padahal dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, perubahan KK menjadi IUPK berlangsung paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Dalam aturan itu juga disebutkan syarat yang harus dilampirkan untuk menjadi IUPK antara lain berupa peta dan batas koordinat wilayah dengan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melampirkan bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi, dan rencana kerja serta anggaran biaya.

 


(ABD)