Capaian Pemerintahan Jokowi-JK di Sektor Migas

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 19 Oct 2016 18:41 WIB
dua tahun pemerintahan jokowi
Capaian Pemerintahan Jokowi-JK di Sektor Migas
Ilustrasi, Antara /Zabur Karuru.

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM menilai banyak hal di sektor migas yang telah dicapai selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beberapa di antaranya bahkan kebijakan yang belum pernah diambil pemerintahan sebelumnya dan berbuah manis.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan penting pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan kebijakan ini dinilai berhasil mendorong perekonomian.

"Nomor satu, mengurangi subsidi secara signifikan tanpa ada gejolak dan perekonomian tetap tumbuh. Nomor satu ini prestasi di bidang migas," kata Wirat saat ditemui di Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

baca : 5 Kebijakan Migas untuk Dongkrak PNBP

Kedua, lanjut dia, ada beberapa pembangunan infrastruktur migas yang dikebut oleh Jokowi-JK. Jika dibandingkan dengan pembangunan di pemerintahan sebelumnya, pembangunan infratruktur migas di era pemerintahan sekarang ini terbilang cukup pesat.

"Nomor dua adalah infrastruktur gas yang dulu tersendat sekarang kita sudah punya program, pembangunannya kencang sekali. Utilisasi energi juga udah bergerak cepat. Dari sisi pelayanan adalah contohnya harga BBM satu harga. Kemudian LPG menyebar terus," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengerek investasi di sektor migas. Hal ini ditunjukkan dengan pemangkasan izin investasi yang sebelumnya berjumlah 104 perizinan, kini menjadi 42 perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Izin juga, kita akan jadi enam saja. Daftarnya di BKPM, kan satu pintu sehingga tidak ada hal-hal negatif. Sistemnya online semua nanti, tidak ada lagi tatap muka terus nego-nego harga, itu nggak ada," kata Wirat.

Sayangnya, hanya sektor hulu migas saja yang belum menunjukan perkembangan berarti. Hal ini disebabkan harga minyak dunia yang masih rendah serta belum rampungnya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 untuk meningkatkan investasi di hulu migas.






(SAW)