Negosiasi Pemerintah dan Freeport Masih Seputar Status Kontrak

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 14 Mar 2017 22:10 WIB
freeport
Negosiasi Pemerintah dan Freeport Masih Seputar Status Kontrak
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah tengah fokus melakukan pembahasan dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan perubahan status kontrak.

‎Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid mengatakan secara substansi pemerintah terus menyampaikan posisi pemerintah untuk tetap menjalankan peraturan yang sudah ada.

Pemerintah menunggu Freeport untuk mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), lalu melaksanakan kewajiban hilirisasi dan divestasi.

"Kita sudah sampaikan secara jelas standing position kita, kita juga sampaikan solusi perubahan jangka pendek untuk ini. Ya kita akan tetap di perubahan IUPK, smelter, dan divestasi," kata Hadi di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.

Hadi menjelaskan, pemerintah memang tidak memberikan tenggat waktu bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Sehingga terserah kapan perusahaan itu mau mengubahnya. Namun seperti diketahui konsekuensi Freeport jika tidak mengubah status kontrak Freeport tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.

Hadi juga menegaskan, pemerintah akan terus berpegang pada peraturan yang sudah ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan tidak akan mengubahnya.

"Kita tidak beri deadline ke mereka, kalau mau usulan apa dari mereka, silakan. Yang penting kita tidak akan mengubah apa yang ditetapkan di PP No 1 2017," pungkas dia.


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

4 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA